MAKI Dukung Kejagung Kaji Tuntutan Mati Riza Chalid, Desak Perampasan Aset

JurnalPatroliNews | Jakarta – Dukungan terhadap langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membuka opsi tuntutan hukuman mati terhadap Muhammad Riza Chalid terus bermunculan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan mendukung langkah tersebut, termasuk rencana melanjutkan proses hukum melalui persidangan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai Kejagung perlu mengambil langkah tegas dalam menangani perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) yang menyeret nama Riza Chalid.

Dukungan itu disampaikan Boyamin menyusul pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di Pontianak, Sabtu (21/11/2026), bahwa tim jaksa penuntut umum tengah mengkaji kemungkinan mengajukan tuntutan pidana maksimal terhadap Riza Chalid.

“Kalau saya dukung penuh. Kalau Pak Kuntadi berencana itu bagus. Kalau tidak tuntutan hukuman mati, kita capek-capek melakukan sidang in absentia. Dengan sidang in absentia, tingkat kejengkelan kita sangat tinggi,” kata Boyamin dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Boyamin menilai keberadaan Riza Chalid yang belum berhasil dijangkau aparat penegak hukum menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan. Ia menyebut tersangka tersebut beberapa kali berganti paspor dan pernah masuk ke Indonesia sebelum kembali tidak diketahui keberadaannya.

“Riza Chalid licin, berapa kali paspor ganti. Pernah masuk ke Indonesia. Jadi memang harus sidang in absentia dan tuntutan mati. Saya dukung penuh,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Boyamin meminta Kejagung tidak berhenti pada wacana penuntutan maksimal. Menurut dia, proses hukum harus tetap berjalan agar perkara yang telah menyita perhatian publik itu tidak berlarut-larut hanya karena tersangka belum berhasil dihadirkan.

“Kalau saya jangan nanggung. Kalau tuntutan hukuman mati memang seharusnya, karena dia kabur dan merugikan negara sangat fantastis,” kata Boyamin.

Kejagung Tegaskan Ada Syarat Hukum

Kejagung sebelumnya menyampaikan bahwa opsi tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid sedang dikaji oleh tim jaksa penuntut umum. Namun, kemungkinan tersebut tidak berarti hukuman mati otomatis akan diterapkan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa ketentuan pidana mati memang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, penerapannya harus memenuhi parameter dan persyaratan hukum.

Ia menegaskan, keputusan mengenai tuntutan pidana akan ditentukan berdasarkan hasil persidangan serta terpenuhi atau tidaknya kondisi yang disyaratkan undang-undang.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2) mengatur kemungkinan pidana mati apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu.

Penjelasan pasal tersebut mengaitkan keadaan tertentu dengan kondisi khusus, antara lain ketika negara berada dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, terdapat pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.

Dengan demikian, besarnya nilai dugaan kerugian negara, status buron, maupun tekanan publik tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana mati. Jaksa tetap harus membuktikan unsur tindak pidana dan terpenuhinya syarat pemberatan sesuai ketentuan hukum.

Sidang In Absentia Bukan Berarti Mengabaikan Prosedur

Terkait rencana persidangan tanpa kehadiran Riza Chalid, Kejagung menyatakan terdapat tahapan yang harus dipenuhi. Di antaranya pengumuman kepada tersangka, penetapan daftar pencarian orang (DPO), serta pengajuan red notice melalui Interpol.

Ketentuan pemeriksaan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa juga diatur dalam Pasal 38 UU Tipikor. Pasal tersebut memungkinkan perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.

Ketentuan itu sekaligus mengatur bahwa terdakwa atau kuasanya tetap memiliki hak mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya.

Artinya, persidangan in absentia bukan mekanisme untuk mengesampingkan pembuktian maupun hak-hak hukum terdakwa. Proses tersebut tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku dan didasarkan pada alat bukti serta fakta persidangan.

MAKI Soroti Pentingnya Pelacakan dan Perampasan Aset

Selain mendorong penuntutan maksimal, Boyamin menilai penanganan perkara Riza Chalid perlu disertai langkah serius untuk menelusuri dan mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Menurut dia, penindakan tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan. Pemulihan kerugian negara juga harus menjadi perhatian melalui penelusuran, pembekuan, dan perampasan aset sesuai mekanisme hukum yang tersedia.

Boyamin menyebut instrumen pencucian uang dan perampasan aset dapat menjadi bagian dari strategi penegakan hukum untuk menelusuri kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Namun, terdapat hal yang perlu diluruskan terkait pernyataan mengenai UU Perampasan Aset yang disebut telah berlaku. Hingga 22 November 2026, informasi resmi DPR masih menunjukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berada dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan pembahasannya ditargetkan untuk diselesaikan pada Desember 2026.

Karena itu, penyitaan, pembekuan, atau perampasan harta dalam perkara ini harus merujuk pada instrumen hukum yang memang telah berlaku, termasuk ketentuan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan korupsi, bukan mendasarkan diri pada RUU yang belum disahkan.

Perkara yang menyeret Riza Chalid kini menjadi ujian bagi Kejagung dalam memastikan proses hukum tetap berjalan meskipun tersangka belum berhasil dihadirkan. Publik menanti bukan hanya ketegasan dalam menyampaikan ancaman tuntutan, melainkan juga kepastian prosedur, pembuktian di pengadilan, dan langkah konkret pemulihan aset negara.

Sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Riza Chalid tetap harus diperlakukan sebagai tersangka yang berhak atas asas praduga tak bersalah.

Komentar