JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah memastikan tetap memberikan ruang yang sama bagi badan usaha swasta dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kuota impor BBM untuk badan usaha swasta tahun depan akan tetap sebesar 110 persen.
“Sampai saat ini pikiran saya masih begitu (110 persen). Terkecuali kalau ada hal tertentu yang perlu disesuaikan, kita pikirkan kembali,” ujar Bahlil usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Bahlil menjelaskan, mekanisme bisnis antara badan usaha swasta dan PT Pertamina (Persero) tetap dijalankan melalui skema business to business (B2B).
Menurutnya, meskipun terdapat BBM impor yang belum diserap, Pertamina tidak akan mengalami kerugian karena kebutuhan energi dalam negeri masih sangat tinggi.
“Andaikan pun crude dan BBM-nya sudah masuk tapi belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina tidak akan rugi. Karena kebutuhan BBM dalam negeri pasti terserap. Kuota impornya pun tidak bertambah,” jelasnya.
Menteri ESDM itu menegaskan bahwa pemerintah akan memperlakukan seluruh badan usaha secara adil selama mereka mematuhi regulasi. Ia menekankan pentingnya hubungan yang seimbang antara pemerintah dan dunia usaha demi kepentingan nasional.
“Pemerintah dan swasta harus berjalan seiring. Pemerintah wajib mengayomi pengusaha, tetapi pengusaha juga harus mendukung kebijakan pemerintah. Tujuannya sama: demi kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” tutup Bahlil.
