JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, mengusulkan lahan seluas 15 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Langkah tersebut menjadi upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang hingga kini belum memiliki fasilitas Sekolah Rakyat.
Usulan itu disampaikan langsung Bupati Barito Timur Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yamin berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan di wilayahnya. Menurut dia, luas wilayah Kalimantan Tengah dan pembagian kawasan geografis menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan fasilitas pendidikan.
“Jadi sangat berharap Sekolah Rakyat ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat,” kata Yamin.
Lahan 15 hektare diklaim siap digunakan
Untuk mendukung usulan tersebut, Pemkab Barito Timur menyatakan telah menyiapkan lahan sekitar 15 hektare yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Yamin menjelaskan, lokasi yang diusulkan memiliki kontur relatif landai, tersedia sumber air bersih, serta didukung aksesibilitas yang dinilai memadai. Kondisi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kompleks pendidikan berasrama.
Kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah daerah diminta memastikan status kepemilikan dan kelengkapan dokumen aset sebelum usulan masuk ke tahapan berikutnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut positif langkah Pemkab Barito Timur. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat.
“Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun,” ujar Agus Jabo.
Sertifikat lahan menjadi persyaratan utama
Meski menyambut baik usulan tersebut, Agus meminta pemerintah daerah segera melengkapi persyaratan administrasi, terutama sertifikat kepemilikan lahan yang harus definitif atas nama pemerintah daerah.
Dokumen kepemilikan juga perlu dipisahkan sesuai luas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kepastian status aset diperlukan agar proses pemanfaatan lahan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Agus menjelaskan, penggunaan lahan akan dilakukan melalui skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan melalui mekanisme hibah. Setelah penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan stabil, aset tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait luas kebutuhan lahan, Agus menyebutkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan minimal 6,8 hektare. Namun, ketersediaan lahan yang lebih luas dinilai dapat memberikan ruang bagi fasilitas pendukung pendidikan dan kebutuhan operasional sekolah.
“Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus,” jelasnya.
Dengan usulan 15 hektare tersebut, Barito Timur memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan luas lahan yang disampaikan Kemensos. Namun, realisasi pembangunan tetap bergantung pada verifikasi dokumen, kesesuaian lokasi, dan tahapan perencanaan pemerintah pusat.
Pembangunan permanen diarahkan untuk memperbesar kapasitas
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo juga memaparkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen secara bertahap. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahun.
Dari target tersebut, menurut Agus, sebanyak 100 sekolah telah dibangun, sementara tahapan pembangunan berikutnya sedang dipersiapkan dengan mempertimbangkan penyesuaian kapasitas peserta didik.
Kapasitas Sekolah Rakyat juga direncanakan meningkat menjadi 2.500 siswa dari target sebelumnya 1.000 siswa. Penyesuaian tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran, luas fasilitas, serta perencanaan pembangunan di setiap daerah.
Agus berharap Barito Timur dapat masuk dalam daftar daerah yang memperoleh kesempatan pembangunan pada 2027. Namun, ia kembali menekankan bahwa kelengkapan persyaratan lahan, khususnya sertifikat kepemilikan, harus segera diselesaikan.
“Kita berharap Barito Timur bisa ikut dalam pembangunan tahun 2027. Yang penting sekarang persyaratan lahannya segera dilengkapi, terutama sertifikatnya. Kalau sudah jelas, proses selanjutnya bisa kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Sekolah Rakyat diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan
Lebih jauh, Agus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya dirancang sebagai fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari pendekatan pengentasan kemiskinan yang menyasar keluarga secara menyeluruh.
Melalui konsep pendidikan berasrama, anak-anak dari keluarga sasaran memperoleh kesempatan mengakses pendidikan dan pengasuhan. Pada saat yang sama, orang tua didorong mengikuti program pemberdayaan agar memiliki kemampuan meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi.
“Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan,” pungkas Agus.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Eskop, Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi Prasetyo, serta jajaran staf khusus dan tenaga ahli Wakil Menteri Sosial.
Bagi Barito Timur, usulan pembangunan Sekolah Rakyat permanen menjadi langkah awal untuk memperluas pemerataan pendidikan di kawasan DAS Barito. Kepastian realisasinya pada 2027 kini bergantung pada penyelesaian administrasi lahan dan keputusan pemerintah dalam tahapan pembangunan berikutnya.
Komentar