JurnalPatroliNews | Yogyakarta – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus kericuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPRD DIY hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), 10 November 2026.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial MGYP, BPPS, ATTHS, dan SAY. Seluruhnya telah ditahan di Rumah Tahanan Polda DIY untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, mengungkapkan bahwa penetapan empat tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap peristiwa kericuhan tersebut.
“Dari kejadian kerusuhan pada tanggal 10 November, Polda DIY telah menetapkan empat tersangka dan telah melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka di Rutan Polda DIY,” kata Novita dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Berawal dari Satu Tersangka, Penyidikan Berkembang
Dalam perkembangan awal perkara, penyidik lebih dahulu menetapkan MGYP sebagai tersangka. Pria berusia 23 tahun yang diketahui berprofesi sebagai wiraswasta dan berasal dari Sleman itu diduga membawa sejumlah benda berbahaya ketika kericuhan berlangsung.
Barang yang diduga dibawanya meliputi bom molotov, petasan, serta senjata tajam berupa pisau lipat berwarna hitam.
Berdasarkan keterangan kepolisian sebelumnya, benda-benda tersebut diduga dipersiapkan untuk memicu kerusuhan dan melukai petugas yang berada di lapangan. Namun, barang tersebut berhasil diamankan sebelum digunakan.
Dari pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara MGYP, penyidik kemudian menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.
Ketiganya berinisial BPPS, ATTHS, dan SAY. Novita menjelaskan, penetapan tersebut mengacu pada barang bukti yang telah diperoleh penyidik serta dugaan adanya pemufakatan jahat.
“Tiga tersangka hasil pengembangan (inisial) BPPS, ATTHS, dan SAY,” ujarnya.
Novita belum mengungkap secara terperinci latar belakang maupun peran masing-masing tersangka dalam rangkaian kericuhan tersebut. Proses penyidikan masih ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY.
Dugaan Keterlibatan Mahasiswa UGM
Perhatian publik juga tertuju pada salah satu tersangka berinisial ATTHS yang dikaitkan dengan status mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
Ketika ditanya mengenai identitas dan latar belakang tersangka tersebut, Novita belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Mohon maaf saya belum bisa menyebutkan,” ujarnya.
Di sisi lain, pihak Fakultas Hukum UGM melalui Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi, Jaka Triyana, telah menyampaikan bahwa salah satu mahasiswanya berstatus tersangka dan sedang mendapatkan pendampingan dari pihak kampus.
UGM juga menyatakan memberikan pendampingan melalui unsur fakultas dan layanan bantuan hukum. Meski demikian, proses hukum terhadap mahasiswa yang bersangkutan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berhenti pada orang yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
Empat Tersangka Ditahan, Penyidikan Masih Berjalan
Polda DIY memastikan seluruh tersangka telah menjalani penahanan di Rutan Polda DIY. Penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa, termasuk dugaan keterlibatan masing-masing pihak dalam persiapan maupun rangkaian tindakan yang berkaitan dengan kericuhan.
Sebelumnya, dalam penanganan awal peristiwa 10 November, polisi mengamankan 157 orang. Setelah pemeriksaan, sebanyak 154 orang dipulangkan karena tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Penanganan terhadap dua orang yang dinyatakan positif narkoba dilakukan melalui mekanisme terpisah bersama BNNP DIY.
Dengan demikian, penetapan empat tersangka dalam perkara kericuhan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan, bukan berarti seluruh peserta aksi yang sempat diamankan terlibat dalam tindak pidana.
Terancam Pasal tentang Bahan Peledak dan Senjata Tajam
Dalam penanganan perkara terhadap MGYP, kepolisian sebelumnya menyebut penerapan Pasal 306 dan/atau Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal 306 mengatur larangan tanpa hak membuat, membawa, menguasai, menyimpan, atau menggunakan senjata api, bahan peledak, dan bahan berbahaya tertentu. Sementara Pasal 307 mengatur perbuatan tanpa hak terkait senjata pemukul, penikam, atau penusuk.
Ancaman pidana dalam Pasal 306 mencapai 15 tahun penjara, sedangkan Pasal 307 mengatur pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Penerapan pasal terhadap masing-masing tersangka tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian mengenai peran serta perbuatan yang disangkakan.
Kasus ini masih dalam proses penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Penelusuran terhadap dugaan perencanaan, kepemilikan barang berbahaya, dan keterlibatan pihak lain menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil sesuai ketentuan hukum.















Komentar