JurnalPatroliNews – Jakarta – Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun dengan defisit anggaran yang dipatok mencapai 2,53%.
Anggaran besar ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber pembiayaan, terutama bagi program-program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas oleh pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Peneliti senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai bahwa efisiensi subsidi dapat menjadi alternatif strategis ketika pemerintah baru tidak memiliki banyak opsi untuk meningkatkan penerimaan negara.
Menurut Friawan, efisiensi subsidi dan kompensasi energi lebih baik dibandingkan dengan opsi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.
Friawan menjelaskan bahwa peningkatan tarif PPN akan berdampak luas pada seluruh golongan masyarakat dan dapat memperburuk daya beli yang sudah melemah.
“Kenaikan PPN di tengah kondisi daya beli yang lemah bisa berdampak lebih parah pada perekonomian,” katanya. Menurutnya, perlu peninjauan ulang terhadap rencana kenaikan PPN ini, mengingat dampaknya terhadap konsumen yang lebih luas dan beragam.
Di sisi lain, meski pemangkasan subsidi bisa memicu inflasi, dampak tersebut biasanya hanya terasa dalam waktu 2 hingga 3 bulan. “Setelah itu, masyarakat biasanya akan menyesuaikan pengeluarannya dengan harga-harga baru,” ujar Friawan.
Ia menegaskan bahwa efisiensi subsidi adalah langkah penting untuk menjaga defisit anggaran dan memenuhi kebutuhan negara tanpa harus mengandalkan utang tambahan atau kenaikan pajak yang merugikan daya beli masyarakat.
CSIS merekomendasikan tiga skenario untuk pengelolaan subsidi BBM: bisnis seperti biasa, dynamic pricing dengan batas subsidi, dan increasing administrated price. Skenario efisiensi ini diperkirakan dapat menghemat anggaran negara antara Rp 85,62 triliun hingga Rp 91,04 triliun pada tahun 2025, serta memberikan tambahan anggaran negara yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan anggaran yang ketat dan program-program besar yang diusulkan, efisiensi subsidi menjadi solusi yang dianggap lebih berkelanjutan dibandingkan kenaikan PPN, guna memastikan stabilitas fiskal dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Komentar