JurnalPatroliNews – Jakarta – Proyeksi cuaca di sejumlah wilayah luar Pulau Jawa diperkirakan mengalami curah hujan rendah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di daerah yang memiliki lahan gambut.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengingatkan adanya peningkatan kasus karhutla di beberapa provinsi, seperti Riau dan Kalimantan Barat.
“Berbeda karakteristik di luar Pulau Jawa, yang mana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai kurang lebih 566,8 hektare sejak awal tahun, sementara di Provinsi Kalimantan Barat terjadi penambahan luasan terbakar di Kota Singkawang,” ujar Abdul dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).
Ia menegaskan, rendahnya curah hujan dapat memicu bencana hidrometeorologi kering berupa karhutla, terutama di wilayah dengan lahan gambut yang mudah terbakar.
“Potensi bencana hidrometeorologi kering berupa kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkat di wilayah lain akibat curah hujan rendah dan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar,” tuturnya.
BNPB mendorong pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan setempat untuk meningkatkan langkah pencegahan. Upaya tersebut meliputi patroli terpadu, pemantauan titik panas secara berkala, pembasahan lahan gambut, hingga edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka.
Selain itu, penanganan darurat dilakukan melalui pemadaman darat dan udara sesuai kebutuhan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Abdul Muhari juga mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dua karakter ancaman bencana, yakni hidrometeorologi basah dan kering. Mitigasi berbasis komunitas, kepatuhan terhadap informasi resmi, serta pelaporan dini apabila ditemukan indikasi potensi bencana dinilai menjadi langkah penting.
“BNPB mendorong pemerintah daerah untuk penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta pengecekan sarana prasarana evakuasi dan logistik menjadi prioritas guna mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan darurat terpadu, BNPB terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memastikan seluruh rangkaian langkah antisipatif dapat berjalan optimal.
