JurnalPatroliNews | Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengusulkan peningkatan nilai bantuan stimulan bagi rumah rusak berat akibat bencana dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Penyesuaian tersebut diharapkan mampu menghadirkan hunian yang tidak hanya kembali berdiri, tetapi juga lebih layak, aman, dan nyaman bagi para penyintas.
Usulan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan permanen masyarakat terdampak bencana, khususnya mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa tambahan bantuan akan difokuskan untuk dua skema pembangunan hunian tetap (huntap), yakni huntap in-situ yang dibangun kembali di lokasi semula serta huntap ex-situ mandiri yang dibangun di kawasan baru yang dinilai lebih aman dari ancaman bencana.
“Yang in-situ sekitar 8.000 unit dan ex-situ mandiri sekitar 8.000 unit. Jadi total kurang lebih 16.000 unit. Sampai sekarang data yang sudah masuk ke BNPB dari pemerintah daerah mencapai sekitar 14.500 unit,” ujar Suharyanto usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai usulan penyesuaian bantuan stimulan rumah rusak berat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Suharyanto, kenaikan bantuan sebesar Rp20 juta per unit didasarkan pada meningkatnya harga material bangunan serta komitmen pemerintah meningkatkan standar kualitas rumah bagi masyarakat terdampak bencana.
Dengan tambahan anggaran tersebut, rumah yang dibangun nantinya tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki kualitas yang lebih baik. Beberapa peningkatan yang direncanakan meliputi pemasangan keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, plafon rumah, plester dinding yang lebih rapi, hingga penambahan teras agar hunian lebih nyaman digunakan oleh keluarga.
“Saat ini dengan bantuan Rp60 juta belum menggunakan keramik secara menyeluruh, belum ada plafon, dan plester dinding masih sederhana. Kalau nanti menjadi Rp80 juta, seluruh lantai dan kamar mandi bisa dipasang keramik, ada plafon, serta ditambah teras sehingga rumah lebih layak dihuni,” jelasnya.
BNPB juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap di tiga provinsi terdampak bencana. Dari total kebutuhan sekitar 16.000 unit, saat ini sekitar 800 unit telah memasuki tahap pembangunan.
Suharyanto menambahkan, usulan kenaikan bantuan tersebut telah memperoleh kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga. Selanjutnya, kebijakan tersebut tinggal menunggu keputusan Presiden.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Menurutnya, pembangunan hunian tetap, khususnya melalui skema in-situ dan ex-situ mandiri, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena tersebar di berbagai lokasi.
Oleh sebab itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) milik BNPB agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat, fleksibel, dan tepat sasaran.
“Huntap in-situ maupun ex-situ mandiri memiliki karakter yang lebih kompleks karena tersebar di banyak titik. Karena itu kami mengusulkan mekanisme Dana Siap Pakai BNPB agar pelaksanaannya lebih fleksibel dan mampu mempercepat proses rehabilitasi bagi masyarakat terdampak,” ujar Tito.
Apabila usulan tersebut disetujui, kenaikan bantuan diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan para penyintas sekaligus meningkatkan kualitas hunian yang dibangun sehingga lebih tahan terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Komentar