JurnalPatroliNews | Jakarta — Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian High Level Week Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 22–28 September 2026.
Penunjukan tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda internasional tahunan itu, Indonesia akan membawa sejumlah isu strategis, mulai dari ketahanan nasional dan regional, penguatan multilateralisme, perdamaian, persoalan Palestina, hingga reformasi PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menyampaikan hal tersebut dalam press briefing di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Yvonne, Presiden Prabowo memberikan arahan agar Sugiono mewakili Indonesia dalam forum Majelis Umum PBB karena Presiden masih berkonsentrasi pada agenda domestik.
“Karena Presiden fokus terhadap domestik,” kata Yvonne.
Dari Ketahanan Nasional Menuju Ketahanan Global
Indonesia akan mengangkat gagasan mengenai pentingnya membangun ketahanan secara berlapis, dimulai dari tingkat nasional, kemudian regional, hingga bermuara pada ketahanan global.
Agenda tersebut dinilai relevan dengan kondisi dunia yang menghadapi berbagai tekanan secara bersamaan. Konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi, ancaman terhadap ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok menjadi sejumlah persoalan yang akan mewarnai pembahasan internasional.
Yvonne menjelaskan, situasi tersebut menunjukkan bahwa negara-negara perlu memperkuat kemampuan domestik sekaligus membangun kerja sama dengan kawasan dan komunitas internasional.
Kerangka yang dibawa Indonesia, lanjut dia, menempatkan national resilience sebagai fondasi sebelum diperluas menjadi regional resilience dan kemudian global resilience.
Sugiono Dijadwalkan Hadiri Puluhan Agenda
Selama berada di New York, Sugiono dijadwalkan mengikuti sekitar 22 pertemuan dan agenda diplomatik.
Selain Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB, sejumlah forum yang akan dihadiri antara lain pertemuan MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta berbagai pertemuan bilateral dan multilateral lainnya.
Dalam forum tersebut, Indonesia akan menyampaikan posisi mengenai pentingnya multilateralisme yang inklusif dan efektif.
Isu perdamaian dunia, Palestina, reformasi PBB, penguatan peran negara-negara Global South, serta penghormatan terhadap hukum internasional juga menjadi bagian dari pesan diplomatik Indonesia.
Pemerintah menekankan bahwa kerja sama multilateral perlu menghasilkan tindakan konkret, bukan berhenti pada kesepakatan normatif.
“Pentingnya PBB dan sistem multilateral, kerja sama antarnegara, penghormatan terhadap hukum internasional, dan juga Piagam PBB, penyelesaian konflik secara damai, dialog, negosiasi,” ujar Yvonne.
Indonesia Kembali Kampanyekan Kursi DK PBB
Agenda diplomasi Indonesia di New York juga akan bersinggungan dengan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030.
Pemerintah berencana menggelar resepsi diplomatik sebagai bagian dari rangkaian kampanye pencalonan tersebut.
Dalam kampanye itu, Indonesia akan mengedepankan rekam jejak kontribusinya dalam operasi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping), pembangunan perdamaian (peacebuilding), serta keterlibatan dalam berbagai mekanisme kerja sama multilateral.
Indonesia juga membawa gagasan untuk memainkan peran sebagai bridge builder, membangun titik temu (common ground) dan mendorong solusi yang dapat diterapkan secara konkret.
“Indonesia ingin menjadi bridge builder, membangun common ground, menjaga dialog di dalam council itu, dan mencari practical solutions,” kata Yvonne.
Posisi tersebut juga diarahkan untuk membawa kepentingan dan perspektif negara-negara Global South dalam pembahasan di Dewan Keamanan PBB.
Bukan Sekadar Mengejar Kursi
Pemerintah menyatakan pencalonan Indonesia tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh posisi dalam Dewan Keamanan PBB.
Jika memperoleh mandat, Indonesia ingin menggunakan posisi tersebut untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan internasional melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap hukum internasional, dan pencarian solusi yang dapat diterapkan.
Sementara itu, Sidang ke-81 Majelis Umum PBB telah resmi dibuka di Markas Besar PBB, New York, pada 8 September 2026.
Sidang tahun ini mengusung tema “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All” atau memulihkan kepercayaan dan mengelola transformasi menuju PBB yang memberikan hasil bagi semua.
Sejumlah prioritas yang menjadi perhatian dalam sesi ke-81 mencakup perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan lingkungan, hak asasi manusia serta isu kemanusiaan, tata kelola digital dan kecerdasan buatan, serta penguatan dan reformasi sistem PBB.
Bagi Indonesia, rangkaian pertemuan tersebut menjadi ruang diplomasi untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus mendorong kerja sama internasional di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi global yang berlangsung cepat.
Komentar