JurnalPatroliNews – Jakarta – Rencana ekspansi bisnis sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di Indonesia diakui mengalami hambatan akibat polemik stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, dalam konferensi pers terkait kuota impor BBM untuk SPBU swasta di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Bahwa itu terpengaruh, ada,” ujar Todotua menanggapi pertanyaan wartawan mengenai dampak polemik pasokan BBM terhadap rencana ekspansi SPBU swasta.
Meski demikian, Todotua menegaskan bahwa pemerintah tetap hadir untuk mencari solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas pasokan BBM nasional.
“Tetapi ini bicara long short planning ke depannya. Saya rasa para pelaku usaha sekelas Shell dan BP bukan short planning, yang mereka lihat adalah perencanaan jangka panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pelaku usaha energi, baik dalam maupun luar negeri, guna memperkuat investasi strategis di sektor hilir migas dan petrokimia.
“Sehingga nanti kita bisa berkolaborasi melihat planning strategic investment yang lain. Seperti Exxon beberapa bulan lalu juga pernah mengutarakan minat untuk masuk ke industri petrokimia,” ungkap Todotua.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di sektor energi nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pasokan BBM di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri.
