“Berdasarkan data BPS tidak ada ekspor untuk kode HS 2604 nickel ore and concentrate,” ujarnya dalam acara CORE Media Discussion, Selasa (12/10).
Menurutnya, pemerintah dapat mengantisipasi munculnya potensi kerugian dengan berbagai cara. “Cara melacaknya gampang. Kita hitung saja produksi smelter berapa, kebutuhannya normal berapa, dan dia beli untuk proses produksi berapa,” jelasnya.
Faisal mengungkapkan, kebocoran perdagangan tersebut terjadi saat industri dalam negeri membeli nikel ore untuk dijual lagi ke Tiongkok atau negara lain dengan berbagai siasat. “Jangan-jangan sebagiannya dijual ke luar,” katanya.
Sebagai informasi, larangan ekspor bijih nikel sempat mendapat perlawanan dari pengusaha dalam negeri maupun mitra dagang internasional. Uni Eropa sempat melayangkan gugatan dan mengadukan kebijakan pemerintah Indonesia ke World Trade Organization atau WTO.
Komentar