JurnalPatroliNews – Jakarta -Pemerintah terkesan memaksakan diri untuk melanjutkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan proyek tersebut boleh menggunakan APBN.
Padahal sebelumnya tidak ada skema menggunakan APBN. Skema yang dijalankan sejak proyek ini mulai adalah sebatas bussiness to bussiness.
Ahli ekonomi Fuad Bawazier menyampaikan, pemerintah harus mampu mengambil risiko untuk menghentikan kereta api cepat tersebut dengan menggunakan sistem cut loss antara kedua belah pihak.
“Saya sih cenderung udahlah cut loss saja. Pihak masing-masing sesuai share yang 60 persen pihak China, 40 persen pihak kita masing-masing mikul cut loss yang ada sekarang,” tegas Fuad dalam acara diskusi virtual Partai Gelora dengan tema APBN di Tengah Himpitan Pajak dan Utang Negara, Rabu (20/10).
Menurutnya, para ekonom di Indonesia sudah menimbang-nimbang untung rugi dalam megaproyek tersebut. Namun, Fuad meminta agar pemerintah legowo jika ingin mengamankan uang negara.
“Ini kan sudah jadi bahan kritikan lama. Rugi dong? Iya betul rugi, namanya juga cut loss. Tetapi kalau anda teruskan, satu anda akan menambah jumlah yang lebih signifikan lagi tambahan untuk kereta api cepat. Itu juga akan menjadi kerugian tadi,” ujarnya.
Kata Fuad, jika pemerintah melakukan cut loss, maka kerugian negara tidak terlalu besar ke depan.
Analisa mantan Menteri Keuangan itu, jika diteruskan maka beban keuangan negara akan besar untuk membayar utang pokok dan bunganya.
“Tetapi kan kerugiannya kan tidak berkepanjangan. (Kalau proyek lanjut) Nanti anda harus membayar bunga pokok, itu tidak akan pernah terbayar,” tegasnya.
“Jadi daripada nambah kerugian, nambah beban APBN, mungkin APBD dan seterusnya akan banyak. Sudahlah tutup saja dari sekarang,” tutupnya
Komentar