JurnalPatroliNews | Bekasi – PDIP serahkan pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan partainya tidak ingin mencampuri kewenangan Presiden dalam mengusulkan dua calon Wakil Presiden untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menghadiri kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan.
“Presiden Prabowo yang punya kewenangan untuk mengusulkan dua calon wakil presiden tersebut. Kita hormati hak prerogatif Presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik dan menjadi harapan rakyat,” kata Hasto.
Menurut Hasto, PDIP tidak akan mengajukan nama sebagai bentuk intervensi terhadap proses yang menjadi kewenangan kepala negara. Ia bahkan menegaskan bahwa keputusan mengenai figur yang akan diusulkan sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo.
“Kalau soal nama, saya serahkan kepada Presiden,” ujarnya.
Meski tidak menyebut kandidat tertentu, Hasto menyampaikan harapan agar dua nama yang nantinya diajukan Presiden merupakan figur yang mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Ia menyoroti tantangan ekonomi, sulitnya memperoleh pekerjaan, serta kenaikan harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan masyarakat.
“Yang menjadi harapan bersama adalah mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, dan mampu membangun masa depan yang lebih baik,” tuturnya.
Hasto Soroti Konstitusi dan Etika Kekuasaan
Di luar persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden, Hasto memandang dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran sebagai momentum untuk melakukan koreksi terhadap praktik penyelenggaraan negara.
Ia mengingatkan pentingnya ketaatan terhadap konstitusi serta menolak penggunaan kekuasaan untuk memengaruhi aturan demi kepentingan tertentu.
“Ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi. Ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan,” kata Hasto.
Ia juga menekankan bahwa supremasi hukum, etika, dan moral harus menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, pemimpin memiliki tanggung jawab memberikan keteladanan serta memastikan kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Ini mengajarkan tentang pentingnya supremasi hukum, etika, moral di atas segalanya. Di dalam membangun keadaban publik, pentingnya keteladanan dari pemimpin negara yang harus dikirimi semangat pengabdian, etika, moral yang baik,” ujarnya.
Hasto mengingatkan bahwa penyalahgunaan kepercayaan publik dan intervensi kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga dapat melemahkan kehidupan bernegara.
“Ini menjadi pelajaran betapa pentingnya supremasi hukum harus diwujudkan dan watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat. Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan anaknya dan sebagainya, akan menciptakan kerapuhan,” tuturnya.
Pengisian Wapres Mengikuti Mekanisme Konstitusi
Dalam kesempatan tersebut, Hasto turut menyinggung ketentuan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Ia merujuk pada pengaturan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya mengenai asal-usul dua calon yang diusulkan untuk mengisi posisi tersebut.
“Di dalam penjelasan MD3, dua nama wakil presiden yang diusulkan itu berasal dari partai politik yang mengusung pasangan sebelumnya Prabowo-Gibran. Nah, segala sesuatunya, prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati. Demokrasi yang baik harus kita hormati,” katanya.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sidang tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Sementara itu, Pasal 46 UU MD3 mengatur lebih lanjut mekanisme pengisian jabatan tersebut, termasuk pengajuan dua calon oleh Presiden kepada pimpinan MPR dan proses pemilihan dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar pembahasan politik antarpartai, melainkan harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Keputusan Strategis PDIP Tetap di Tangan Megawati
Ketika ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto menegaskan bahwa keputusan strategis mengenai arah politik partai merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Hal-hal yang berkaitan dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan,” ujarnya.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP menjalankan kehidupan kepartaian berdasarkan keyakinan ideologi dan komitmen terhadap rakyat, terutama kelompok masyarakat kecil atau marhaen.
“Partai digerakkan oleh keyakinan ideologi, oleh komitmen pembebasan terhadap rakyat marhaen. Kemudian politik itu juga membangun peradaban, politik itu juga disertai dengan disiplin kader,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kader yang tidak lagi sejalan dengan ideologi dan platform partai dipersilakan menentukan sikap politiknya.
“Bagi mereka yang tidak taat pada ideologi, komitmen pembebasan rakyat marhaen, menjadikan kekuasaan untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat, menyentuh aspek pendidikan yang baik, kesehatan yang baik bagi rakyat, pembangunan infrastruktur, menciptakan sarana-sarana produksi bagi rakyat, bagi mereka yang tidak sesuai dengan platform PDIP, silakan keluar dari PDIP,” tegas Hasto.
Menurut dia, kekuatan partai tidak semata-mata ditentukan oleh posisi dalam pemerintahan atau dinamika elite politik. Konsistensi ideologi, disiplin kader, dan kerja nyata bersama masyarakat juga menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi.
Sikap PDIP dalam menyikapi pengisian jabatan Wakil Presiden pun memperlihatkan dua hal yang berjalan bersamaan: penghormatan terhadap kewenangan konstitusional Presiden dalam mengusulkan kandidat dan kewenangan internal partai dalam menentukan sikap politik strategis.
Hingga pernyataan Hasto disampaikan di Bekasi, PDIP belum mengumumkan nama resmi yang akan didorong sebagai calon pengganti Gibran. Partai tersebut menyatakan menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo, sementara keputusan strategis internal tetap berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
Komentar