JurnalPatroliNews – Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan penegasan secara mendasar bahwa roda pembangunan di Pulau Dewata wajib dilaksanakan secara terpadu dengan membuang jauh ego sektoral.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat dirinya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bali.
Agenda yang berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini digelar di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada Senin (8/6/2026).
Menurut Koster, koordinasi tingkat tinggi ini bertujuan menyatukan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah utuh yang tidak boleh terkotak-kotak.
Pertumbuhan ekonomi daerah yang sedang dipacu harus mampu memberikan dampak konkret pada pendapatan warga, penekanan angka pengangguran, hingga penurunan stunting.
Implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali disebut telah menorehkan raport positif, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun program jangka panjang.
Keberhasilan kolektif ini dibuktikan dengan raihan Provinsi Bali sebagai wilayah terbaik di klaster Jawa-Bali dalam hal pengendalian inflasi dan penurunan stunting.
Secara administratif, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, serta Kota Denpasar sukses keluar sebagai daerah dengan indikator performa kerja terbaik.
Gubernur menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk patuh dan konsisten dalam menjalankan cetak biru Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
Pola pembangunan daerah ke depan dipastikan tidak lagi menggunakan pendekatan politik praktis, melainkan murni bersandar pada kebutuhan riil masyarakat.
Target Indikator Makro dan Alokasi Transfer Anggaran 2026
Koster memaparkan data bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 berada pada angka 5,82 persen dan dipatok merangkak naik ke level 6,10 persen pada 2026.
Guna merealisasikan target tersebut, sejumlah lini usaha strategis mulai dari pertanian, pengolahan, konstruksi, hingga akomodasi makan minum akan terus diperkuat.
Skema pembiayaan berbasis kekuatan lokal ini diharapkan mampu memotong angka kemiskinan dari posisi 3,42 persen menjadi tersisa 3 persen saja.
Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta bergerak cepat mengeksekusi realisasi APBD agar likuiditas perputaran uang di masyarakat menguat pada triwulan ketiga.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Bali memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen ke kabupaten/kota terus berjalan dan akan ditingkatkan mulai tahun 2026.
Kebijakan ini dirancang demi memperkokoh identitas merek dagang (branding) Bali secara menyeluruh, bukan untuk menonjolkan satu wilayah tertentu semata.
Koster mengingatkan bahwa komparasi negatif pada satu kabupaten di media massa secara otomatis akan merugikan iklim pariwisata Bali secara global.
Pengendalian Lahan Pertanian dan Solidaritas Fiskal
Dalam instruksi lanjutannya, Gubernur meminta pengawasan terhadap alih fungsi lahan hijau dan kawasan pertanian produktif dijalankan secara ketat.
Proses penerbitan izin operasional baru untuk proyek hotel dan restoran komersial kini diperintahkan untuk disaring secara sangat selektif.
Untuk memperkuat daya serap produk lokal, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) diwajibkan mengambil peran sentral dalam tata niaga sektor pangan.
Langkah tata niaga ini ditujukan agar wilayah wisata utama seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil tani dari kabupaten penyangga lainnya.
Gubernur Koster juga merespons positif usulan para kepala daerah terkait skema bantuan keuangan dari wilayah yang memiliki kapasitas pendapatan daerah tinggi.
Ia meminta daerah dengan kekuatan fiskal melimpah seperti Badung dan Denpasar untuk secara konkret membantu pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah lain.
Melalui semangat gotong royong lintas teritorial ini, Koster optimistis data Badan Pusat Statistik (BPS) ke depan akan mencerminkan reputasi Bali yang solid.
Komentar