JurnalPatroliNews | Bandung — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencapai kondisi nol anak tidak sekolah (ATS) pada 2029.
Target tersebut tidak hanya ditempuh melalui program pendidikan, tetapi juga melalui pembenahan tata kelola pemerintahan, mulai dari transformasi aparatur sipil negara (ASN), kelembagaan, hingga manajemen kinerja.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
“Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS),” kata Herman saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat di Hotel Mercure, Kota Bandung, Senin (31/8/2026) malam.
Menurut Herman, target tersebut membutuhkan perubahan cara kerja pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar mampu menjangkau anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan.
Herman menegaskan, penanganan ATS tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai program sektoral pemerintah.
Persoalan anak yang tidak bersekolah berkaitan dengan banyak faktor dan membutuhkan intervensi yang tepat sesuai kondisi masing-masing anak.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penanganan ATS sebagai kebutuhan strategis untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan.
Pendekatan tersebut menuntut keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, satuan pendidikan hingga pemangku kepentingan lainnya.
Herman mengatakan pemerintah tidak dapat menangani persoalan ATS secara sendiri-sendiri.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu kunci untuk memastikan anak yang berada di luar sekolah dapat ditemukan, diidentifikasi dan mendapatkan intervensi yang sesuai.
Kolaborasi lintas sektor diperlukan karena penyebab anak tidak bersekolah dapat berbeda-beda.
Ada anak yang membutuhkan dukungan agar kembali ke sekolah, sementara lainnya membutuhkan pendekatan berbeda sesuai kondisi sosial dan pendidikan yang dihadapi.
Karena itu, kebijakan penanganan ATS harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar menggunakan pendekatan yang seragam.
Salah satu perhatian utama Herman adalah kualitas data.
Menurutnya, data anak tidak sekolah harus mampu menggambarkan kondisi secara akurat sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
“Good data, good decision, good result,” ujar Herman.
Prinsip tersebut menempatkan data sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan.
Data yang akurat memungkinkan pemerintah mengetahui jumlah anak yang tidak sekolah, kondisi mereka, lokasi, serta kebutuhan intervensi yang diperlukan.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui siapa yang tidak bersekolah, tetapi juga dapat menentukan bentuk penanganan yang sesuai.
Target nol ATS pada 2029 juga dikaitkan dengan agenda transformasi pemerintahan Jawa Barat.
Herman berharap transformasi ASN, kelembagaan dan manajemen kinerja dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas.
Transformasi tersebut diarahkan agar birokrasi bekerja lebih responsif, berbasis data dan berorientasi pada hasil.
Dalam konteks penanganan ATS, pendekatan itu berarti setiap kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi harus memiliki target dan ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah menjadi bagian dari persiapan Jawa Barat mencapai target tersebut.
Rencana aksi daerah diharapkan menjadi instrumen untuk menyatukan langkah berbagai unsur pemerintahan dalam mencegah munculnya anak tidak sekolah sekaligus menangani anak yang sudah berada di luar sistem pendidikan.
Perencanaan yang terintegrasi juga diperlukan agar intervensi tidak tumpang tindih dan sumber daya pemerintah dapat diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Target 2029 kini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Jawa Barat.
Untuk mencapainya, pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah. Anak-anak yang sudah keluar dari sistem pendidikan juga perlu ditemukan dan mendapatkan intervensi yang tepat.
Karena itu, kualitas data, kolaborasi antarwilayah dan kemampuan birokrasi dalam mengeksekusi program akan menjadi faktor penting.
Jawa Barat ingin menjadikan target tersebut sebagai ukuran keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sekaligus pembuktian bahwa tata kelola pemerintahan yang berbasis data dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Herman menilai langkah tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar target nol ATS tidak hanya menjadi slogan, tetapi berubah menjadi capaian yang dapat diukur.
Dengan target 2029, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini memiliki waktu yang terbatas untuk memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Kunci keberhasilannya akan berada pada kemampuan pemerintah menemukan persoalan di lapangan, membaca data secara akurat, membangun kolaborasi lintas sektor dan memastikan setiap intervensi benar-benar sampai kepada anak yang membutuhkan.
Komentar