JurnalPatroliNews | Jakarta – Piutang Daerah Jakarta senilai sedikitnya Rp17,67 triliun menjadi sorotan Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, SH. Di tengah menyusutnya kapasitas fiskal Ibu Kota, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih serius menagih kewajiban pajak dan kompensasi pihak ketiga sebelum mencari sumber pembiayaan baru, termasuk melalui penerbitan obligasi daerah.
Menurut Budi, persoalan fiskal Jakarta tidak semestinya hanya dilihat dari penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi potensi penerimaan yang belum dioptimalkan, termasuk hak-hak daerah yang masih menjadi kewajiban wajib pajak maupun perusahaan pengembang.
Pandangan tersebut disampaikan Budi di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai perubahan kondisi fiskal harus menjadi momentum untuk memperbaiki pola pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas belanja dan mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah tersedia.
Berdasarkan data resmi Pemprov DKI Jakarta, APBD 2025 tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Sementara APBD murni 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, atau berkurang sekitar Rp10,54 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pada 2025, alokasi transfer tercatat sekitar Rp26,14 triliun, sedangkan pada 2026 turun menjadi sekitar Rp11,16 triliun.
Budi menilai kondisi tersebut mengharuskan Jakarta mengubah pendekatan pengelolaan anggaran. Pemerintah tidak bisa terus-menerus mengandalkan penambahan belanja untuk menyelesaikan persoalan kota, tetapi harus memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
“Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan pola lama, yakni setiap persoalan diselesaikan dengan menambah anggaran. Ketika kapasitas fiskal menurun, setiap rupiah APBD harus benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Budi.
Pelayanan Dasar Jangan Menjadi Korban Penyesuaian
Budi mengapresiasi arah kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang dinilainya mulai menitikberatkan anggaran pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan infrastruktur pelayanan publik.
Namun, ia mengingatkan agar penyesuaian fiskal tidak mengorbankan program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang harus dilanjutkan, disesuaikan, atau ditunda berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi warga.
“Program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak boleh menjadi korban penyesuaian anggaran. Justru di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus semakin selektif menentukan program mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pandangan Budi, penguatan kapasitas fiskal Jakarta seharusnya tidak hanya bertumpu pada penghematan belanja. Optimalisasi pendapatan daerah juga perlu dilakukan secara serius melalui penagihan piutang, peningkatan kepatuhan pajak, dan pemanfaatan aset milik pemerintah.
Potensi Piutang Rp17,67 Triliun Jadi Perhatian
Salah satu usulan yang disampaikan Budi adalah mempercepat inventarisasi dan penagihan potensi piutang daerah yang menurut perhitungannya mencapai sedikitnya Rp17,67 triliun.
Nilai tersebut terdiri atas dua kelompok. Pertama, potensi piutang pajak daerah sebesar Rp15,32 triliun, yang menurut Budi dihitung berdasarkan selisih target dan realisasi penerimaan pajak per 30 September 2026.
Kedua, kewajiban kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperkirakan mencapai Rp2,35 triliun.
Budi menilai kedua komponen tersebut perlu ditelusuri secara lebih terperinci agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai nilai kewajiban, status penagihan, serta kemungkinan realisasi penerimaannya.
Khusus kompensasi KLB dan KDB, ia menyoroti kewajiban sejumlah perusahaan pengembang yang menurut catatannya belum dituntaskan sejak bertahun-tahun lalu. Kewajiban tersebut antara lain berkaitan dengan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) maupun penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Salah satu yang disoroti adalah komitmen pembangunan tiga tower Rusunawa di kawasan Daan Mogot yang menurut Budi belum terealisasi sesuai komitmen awal.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan kembali dokumen perjanjian, nilai kewajiban, tenggat penyelesaian, serta status pelaksanaan setiap proyek. Langkah tersebut diperlukan agar penagihan memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas.
“Jangan sampai pemerintah sibuk cari sumber pembiayaan baru, bahkan mempertimbangkan utang obligasi. Sementara hak daerah yang menjadi kewajiban pihak ketiga belum ditagih secara maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Budi.
Ia juga meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) memperkuat koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam inventarisasi, verifikasi, dan penyelesaian kewajiban yang dapat ditagih.
“Kalau potensi piutang sebesar itu dapat ditagih secara optimal, tentu dapat memberikan ruang fiskal jauh lebih baik bagi Jakarta,” katanya.
Aset Daerah Didorong Menjadi Sumber Pendapatan Baru
Selain penagihan piutang, Budi mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar tidak hanya menjadi beban pemeliharaan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi.
Salah satu kawasan yang menurutnya memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Banjir Kanal Timur (BKT), dengan panjang sekitar 23,6 kilometer.
Ia mengusulkan agar pemanfaatan kawasan tersebut dikaji melalui skema kerja sama dengan pihak swasta, termasuk Build Operate Transfer (BOT) atau bentuk kerja sama investasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan.
Pengembangan kawasan BKT, menurut Budi, dapat membuka peluang aktivitas ekonomi baru, termasuk menyediakan ruang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, pemanfaatan aset tersebut harus didahului kajian kelayakan, kepastian status aset, perlindungan fungsi pengendalian banjir, serta analisis dampak lingkungan dan sosial. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dikembangkan tidak mengganggu fungsi utama infrastruktur publik.
Budi juga menilai kawasan taman dan fasilitas pengolahan sampah dapat dikaji untuk pengembangan kemitraan dengan korporasi maupun investor swasta, sepanjang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Proyek Komersial Bisa Menggunakan Skema KPBU
Dalam upaya memperluas ruang fiskal, Budi turut mendorong pemerintah membedakan pembiayaan pelayanan dasar dengan proyek pembangunan yang memiliki potensi komersial.
Menurutnya, proyek yang dapat menarik investasi swasta perlu dikaji melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga APBD tidak harus menanggung seluruh kebutuhan pembiayaannya.
“APBD seharusnya tidak terus-menerus digunakan untuk membiayai proyek yang sebenarnya bisa dikerjakan melalui investasi. Pemerintah perlu membedakan mana kewajiban pelayanan publik, dan mana proyek yang memiliki potensi bisnis,” paparnya.
Meski demikian, skema kerja sama investasi tetap memerlukan perhitungan risiko, transparansi pemilihan mitra, kepastian pembagian tanggung jawab, serta perlindungan kepentingan publik.
Dengan perencanaan yang matang, pembiayaan alternatif dapat menjadi instrumen untuk memperluas pembangunan tanpa mengurangi kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan dasar warga.
Menagih Hak Daerah dan Menjaga Kepentingan Warga
Gagasan yang disampaikan Budi pada dasarnya menempatkan optimalisasi pendapatan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal Jakarta.
Penurunan APBD memang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Namun, langkah memperkuat penerimaan tidak cukup hanya dengan menaikkan target pajak atau mencari sumber pembiayaan baru. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh kewajiban yang telah memiliki dasar hukum dan administrasi dapat diselesaikan.
Di sisi lain, potensi piutang yang besar tidak otomatis dapat langsung dihitung sebagai uang yang tersedia dalam kas daerah. Setiap kewajiban harus diverifikasi, dipastikan status hukumnya, serta ditentukan tingkat kemungkinan penagihannya.
Budi menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus diminta memahami keterbatasan anggaran apabila pemerintah masih memiliki potensi penerimaan yang belum ditindaklanjuti secara maksimal.
Pesan yang ingin disampaikannya bukan semata-mata mengenai besarnya angka piutang, melainkan pentingnya memastikan hak daerah dikelola dan ditagih secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, kemampuan fiskal Jakarta tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan pendapatan, ketepatan belanja, serta keberanian pemerintah menyelesaikan kewajiban yang belum ditunaikan.
Di tengah tuntutan pembangunan kota dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas.
Komentar