JurnalPatroliNews | Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Budi Arie juga mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Konfirmasi tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional, menyusul polemik mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik.
Saat dimintai konfirmasi mengenai kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“[Gibran mundur] betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi.
Ia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan ketika bertemu Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
“[Diserahkan di Halim] betul,” ujarnya.
Pernyataan Budi Arie tersebut memperkuat informasi mengenai langkah Gibran menyampaikan pengunduran diri secara langsung kepada Presiden. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Presiden disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Prabowo tidak secara langsung menyatakan penolakan maupun persetujuan terhadap niat tersebut.
Gibran kemudian menyampaikan bahwa salah satu masukan Presiden adalah agar dirinya memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Polemik Status Jabatan dan Proses Konstitusional
Kabar pengunduran diri ini muncul di tengah perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran dan implikasi sejumlah putusan lembaga peradilan terhadap persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Di parlemen, perkembangan tersebut juga berlangsung bersamaan dengan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Usulan itu dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Namun, pengunduran diri dan proses pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan merupakan dua jalur yang berbeda. Karena itu, perkembangan surat pengunduran diri Gibran perlu dilihat berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi pengisian jabatan apabila kekosongan Wakil Presiden telah terjadi.
Sementara itu, publik masih menantikan keterangan resmi dari Istana, Sekretariat Wakil Presiden, dan pimpinan MPR mengenai tindak lanjut surat yang dikonfirmasi telah diserahkan kepada Presiden.
Menunggu Kepastian Resmi
Konfirmasi Budi Arie memberikan informasi penting mengenai langkah politik Gibran. Namun, perkembangan administrasi dan kelembagaan tetap perlu dipastikan melalui dokumen serta pernyataan resmi pihak yang berwenang.
Reuters juga melaporkan bahwa Budi Arie termasuk sumber yang membenarkan pengunduran diri tersebut. Dua sumber di parlemen menyebut surat formal kepada MPR diperkirakan akan disampaikan pada Kamis (12/11/2026).
Dengan demikian, perhatian berikutnya tertuju pada kepastian penerimaan dokumen, tindak lanjut kelembagaan, serta mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila kekosongan jabatan telah berlaku.
Perkembangan ini menandai babak baru dinamika ketatanegaraan Indonesia. Kejelasan proses dan keterbukaan informasi dari lembaga negara menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden serta kelanjutan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Komentar