JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi komprehensif terhadap jajaran kabinet, birokrasi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan mampu bekerja secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut JP Latumahina, besarnya struktur organisasi pemerintahan harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, sistem kerja yang adaptif, dan budaya evaluasi yang berkelanjutan.
Pemerintahan, kata dia, memerlukan pejabat yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi serta solusi strategis dalam setiap kebijakan.
Pandangan tersebut lahir dari pengalaman profesionalnya selama hampir empat dekade di dunia industri internasional, termasuk ketika memimpin operasional perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat di Indonesia.
Ia mengisahkan, saat dipercaya memimpin salah satu pabrik pada 2003, perusahaan memiliki sekitar 1.090 karyawan. Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap produktivitas tenaga kerja, manajemen memutuskan menjalankan program pensiun dini dan pemberhentian terhadap sekitar 150 pegawai yang dinilai tidak memenuhi standar kinerja, dengan tetap memberikan seluruh hak sesuai ketentuan.
“Hasilnya sangat signifikan. Dalam waktu sekitar tiga bulan, produktivitas meningkat hampir dua kali lipat, biaya operasional turun drastis, sementara kualitas produksi justru semakin baik,” ujar JP Latumahina, Senin (29/6/2026).
Keberhasilan tersebut mengantarkannya dipercaya menangani operasional perusahaan yang sama di Filipina dan China. Bahkan, ia menjadi salah satu profesional Indonesia yang dipercaya memimpin operasional salah satu pabrik terbesar di China dalam mendukung ekspansi perusahaan di kawasan Asia.
Multi Skill Jadi Kunci Organisasi Modern
JP menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan disebabkan oleh pengurangan jumlah pegawai semata, melainkan perubahan pola kerja melalui pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan lintas fungsi (multi skill).
Menurutnya, organisasi yang sehat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan serta dapat menjalankan lebih dari satu fungsi pekerjaan.
“Yang terpenting bukan mengurangi jumlah orang, tetapi meningkatkan kualitas orang yang tetap bekerja. Mereka harus memiliki kompetensi lintas bidang sehingga organisasi menjadi lebih fleksibel, efisien, dan produktif,” jelasnya.
Konsep serupa, lanjutnya, dapat diterapkan dalam pemerintahan melalui evaluasi berkala terhadap kapabilitas, integritas, kompetensi, dan capaian kinerja setiap pejabat negara.
Menteri Harus Proaktif dan Inovatif
JP menilai setiap pembantu Presiden harus mampu menjadi problem solver, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
Ia menekankan bahwa seorang menteri idealnya memiliki kemampuan lintas sektor, berpikir strategis, serta aktif menawarkan berbagai solusi kepada Presiden demi mempercepat pembangunan nasional.
“Negara mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu setiap pembantu Presiden harus mampu menunjukkan hasil kerja yang nyata bagi masyarakat. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya dalam pemerintahan,” tegasnya.
Reformasi Birokrasi hingga BUMN
Selain kabinet, JP juga mendorong evaluasi terhadap birokrasi dan BUMN yang dinilai masih memiliki sejumlah fungsi yang saling tumpang tindih sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Ia mengusulkan pembentukan tim independen untuk melakukan value audit, yaitu evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas organisasi, struktur kelembagaan, proses kerja, serta manfaat yang dihasilkan oleh setiap institusi pemerintah.
“Tujuannya bukan memangkas lembaga secara serampangan, tetapi memastikan seluruh organisasi negara bekerja lebih ramping, lebih cepat, lebih efisien, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Digitalisasi Harus Memangkas Proses
JP juga menyoroti masih panjangnya proses pelayanan administrasi di sejumlah instansi pemerintah meskipun telah menerapkan sistem digital.
Ia mencontohkan pengalaman saat mengurus administrasi mutasi kendaraan yang menurutnya masih melalui terlalu banyak tahapan sehingga belum sepenuhnya mencerminkan reformasi birokrasi.
“Digitalisasi seharusnya menyederhanakan prosedur, bukan sekadar memindahkan proses manual ke sistem elektronik tanpa mengurangi rantai birokrasi,” katanya.
Efisiensi Demi Manfaat Maksimal bagi Rakyat
Menutup pernyataannya, JP Latumahina menegaskan bahwa efisiensi bukanlah kebijakan yang lahir karena keterbatasan anggaran negara, melainkan strategi untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional.
“Efisiensi bukan berarti negara kekurangan uang. Efisiensi adalah upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, produktif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap anggaran yang berasal dari rakyat harus kembali menjadi kesejahteraan bagi rakyat,” pungkasnya.
Komentar