JurnalPatroliNews | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Rabu (11/11/2026), penyidik memanggil sepuluh orang saksi yang berasal dari internal BNPB dan kalangan swasta.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana penanganan darurat bencana, termasuk hubungan antara pejabat, tenaga pendukung teknis, dan perusahaan penyedia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Sepuluh saksi yang dipanggil terdiri atas Toto Suyatna Prawira selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, Hakeda Supratama dan Avesena selaku wiraswasta, serta Aria Pranarka selaku karyawan swasta.
Sementara dari internal BNPB, penyidik memanggil Giano Pratama, Ikhsan Badriawan Maradona selaku Staf Pendukung Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kedeputian III BNPB, Kirana Budiastari, Muhammad Raditya Rizal, Amansyah, dan Novita L Sara.
Pemanggilan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga mendalami keterangan orang-orang yang dinilai mengetahui proses pengadaan dan aktivitas perusahaan penyedia.
Berawal dari OTT terhadap 15 Orang
Kasus dugaan korupsi DSP BNPB terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang di Jakarta.
Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, dugaan penyimpangan tersebut terbagi menjadi dua klaster, yakni konflik kepentingan dalam pengadaan dan dugaan suap kepada pejabat terkait paket barang dan jasa.
Dugaan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Rp148 Miliar
Pada klaster pertama, KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang bermitra dengan BNPB memiliki keterkaitan dengan Bima Setiawan.
Pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung itu berlangsung selama periode 2024 hingga 2026 dengan total nilai sekitar Rp148 miliar.
Rinciannya, nilai pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, kemudian Rp52,27 miliar pada 2025, dan sekitar Rp50 miliar pada 2026.
KPK menduga dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satu transaksi yang disorot adalah pembelian saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer.
Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap KPK, kepemilikan saham tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau sekitar 1,07 persen. Dengan harga saham Rp206 per lembar pada 13 Oktober 2026, nilainya diperkirakan mencapai Rp30,98 miliar.
Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian yang dilakukan penyidik.
Klaster Suap: Aliran Uang Rp2,38 Miliar
Pada klaster kedua, penyidik mendalami dugaan permintaan imbalan atau fee dalam pengadaan barang dan jasa BNPB tahun anggaran 2026.
KPK menduga Richard Erlangga meminta fee kepada penyedia barang dan jasa agar memperoleh paket pengadaan. Salah satu perusahaan yang disebut dalam konstruksi perkara adalah PT Trans Lintas Selaras.
Dalam periode Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang melalui perantara dari Direktur PT Trans Lintas Selaras, Gery Prasetiawan, dengan total mencapai Rp2,38 miliar.
Pada periode yang sama, Gery juga diduga memberikan uang sebesar Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit.
Pemanggilan Toto Suyatna Prawira, Direktur PT Trans Lintas Selaras, menjadi salah satu bagian dari pendalaman penyidik terhadap hubungan perusahaan tersebut dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Meski demikian, status sebagai saksi tidak berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Keterangan para saksi akan diuji dan dikaitkan dengan alat bukti lain dalam proses penyidikan.
Barang Bukti Rp5,47 Miliar Disita KPK
Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar.
Barang bukti itu terdiri atas uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK sebelumnya menahan kelima tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dana Darurat Bencana Tak Boleh Menjadi Celah Penyimpangan
Dana Siap Pakai merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana. Penggunaannya membutuhkan mekanisme pengadaan yang memungkinkan pemerintah bergerak cepat ketika kondisi darurat ditetapkan.
Namun, dalam perkara ini, KPK menduga mekanisme pengadaan melalui penunjukan langsung justru membuka celah konflik kepentingan dan praktik suap yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Pengembangan penyidikan menjadi penting untuk memastikan bagaimana proses penentuan penyedia dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan dalam pengadaan, serta ke mana aliran dana berakhir.
Dana penanganan bencana memiliki fungsi strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi aspek penting agar anggaran tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Pemeriksaan sepuluh saksi kali ini diharapkan membantu KPK mengurai lebih jauh konstruksi perkara, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.
Komentar