JurnalPatroliNews – Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, termasuk kelompok lanjut usia (lansia), perempuan, serta penyandang disabilitas.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, saat menghadiri kegiatan diseminasi dan diskusi publik mengenai hasil pemantauan haji inklusif yang digelar oleh Komisi Nasional Disabilitas, Jumat (13/3/2026).
Dalam sambutannya, Puji menegaskan bahwa ibadah haji merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap muslim, tanpa memandang latar belakang, suku, maupun kondisi fisik.
“Haji adalah hak dan kewajiban bagi seluruh umat muslim, tidak terkendala suku, bangsa, maupun kondisinya,” ujar Puji.
Ia menjelaskan pemerintah terus melakukan perbaikan regulasi serta penguatan kebijakan untuk memastikan penyelenggaraan haji yang semakin inklusif. Menurutnya, layanan haji tidak hanya harus memperhatikan kebutuhan jemaah secara umum, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, serta perempuan.
“Alhamdulillah kita dalam perbaikan regulasi terus digaungkan tentang inklusivitas. Haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Semua jemaah haji tanpa memandang kondisinya harus mendapatkan jaminan layanan yang sama,” katanya.
Puji menambahkan bahwa pelayanan haji Indonesia berlandaskan prinsip aman, manusiawi, dan aksesibel bagi seluruh jemaah. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam memperkuat sistem pelayanan haji yang inklusif.
“Kami terus mengedepankan dan memperluas koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh organisasi dan lembaga disabilitas, sehingga kita dapat memberikan ruang yang sama dan ke depan pelayanan jemaah haji menjadi semakin inklusif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait layanan haji bagi penyandang disabilitas.
“Kementerian Haji ketika kami memberikan solusi langsung dilakukan. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, pelayanan Daker Mekkah 2025 bahkan mendapat apresiasi dari perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi,” kata Dante.
Ia juga menilai sejumlah layanan telah menunjukkan peningkatan, termasuk penyediaan konsumsi bagi jemaah dengan kebutuhan khusus.
“Makanan untuk lansia dan jemaah disabilitas juga sudah cukup baik. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan khusus jemaah,” ujarnya.
Meski demikian, Dante menekankan masih ada beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya terkait pendampingan bagi jemaah disabilitas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
“Perlu pendampingan khusus untuk jemaah disabilitas. Misalnya jemaah yang membutuhkan kursi roda, jangan sampai terpisah dengan pendampingnya, karena itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan mereka,” tegasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua KND Deka Kurniawan, Komisioner KND Jonna AD, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat, serta perwakilan dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, dan Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia.
Acara ini diikuti oleh 45 peserta yang hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Melalui forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mendorong penyelenggaraan haji yang ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan, sebagai bagian dari transformasi pelayanan haji Indonesia menuju sistem yang semakin inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah.
