Didik Rachbini Soroti Peran Megawati Menolak Wacana Tiga Periode Jokowi: Konstitusi di Atas Kekuasaan

JurnalPatroliNews | Jakarta – Peran Megawati tolak tiga periode Jokowi kembali menjadi sorotan setelah Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, PhD, menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki arti penting dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia.

Menurut Didik, penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode pada 2022–2024 merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan pembatasan kekuasaan berdasarkan konstitusi.

Dalam tulisan yang dipublikasikan pada 18 November 2026, Didik menempatkan sikap Megawati sebagai salah satu faktor politik penting yang menurut pandangannya menghambat gagasan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Didik menilai wacana tiga periode bukan sekadar perdebatan mengenai masa jabatan kepala negara. Persoalan tersebut, menurut dia, menyentuh prinsip pembatasan kekuasaan dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Ia mengingatkan, gagasan memperpanjang masa jabatan presiden sempat berkembang dengan berbagai alasan, termasuk popularitas Jokowi. Namun, Didik memandang gagasan itu juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Sebagai seseorang yang pernah menjadi anggota Komite Kajian Ketatanegaraan, Didik mengaku menyaksikan dinamika politik yang berkembang pada 2023–2024. Ia menilai konfigurasi kekuatan politik ketika itu membuka peluang bagi munculnya dukungan terhadap perubahan konstitusi.

“Saya merasakan sekali pada tahun 2023-2024 wacana ini sudah hampir pasti terwujud karena semua partai sudah di bawah kekuasaan Jokowi dan setuju untuk perpanjangan masa jabatan itu,” tulis Didik dalam pandangannya.

Penilaian tersebut menjadi bagian dari kritik Didik terhadap konsolidasi kekuasaan dan relasi politik antara pemerintah dengan partai-partai di parlemen. Ia kemudian menempatkan penolakan Megawati sebagai faktor yang dinilainya penting dalam menghadapi wacana tersebut.

“Tetapi karena satu orang, yang bernama Megawati Soekarnoputri, maka kehendak dan kerakusan kekuasaan tersebut terhenti,” tulisnya.

Megawati dan batas konstitusional masa jabatan presiden

Sikap Megawati terhadap wacana tiga periode memang pernah disampaikan secara terbuka. Dalam peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2023, Megawati menegaskan masa jabatan presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi dan tidak diperpanjang melampaui dua periode.

Pernyataan tersebut muncul ketika perdebatan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 ramai diperbincangkan di ruang publik. Megawati mengingatkan bahwa kesepakatan konstitusional harus dihormati.

Secara konstitusional, Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan ketentuan tersebut, masa jabatan maksimal adalah dua periode.

Perubahan terhadap ketentuan konstitusi harus melalui mekanisme perubahan UUD sebagaimana diatur dalam Pasal 37. Karena itu, wacana tiga periode bukan sekadar keputusan politik biasa, melainkan akan menyentuh aturan dasar mengenai pembatasan kekuasaan presiden.

Didik menilai sikap Megawati perlu ditempatkan dalam catatan perjalanan demokrasi Indonesia. Baginya, penolakan terhadap penambahan masa jabatan merupakan contoh bahwa kepentingan politik tidak semestinya mengesampingkan prinsip konstitusional.

“Peran Megawati harus dicatat dalam sejarah dan perlu ditulis untuk kebaikan bangsa,” ujarnya.

Retaknya relasi politik Jokowi dan Megawati

Didik juga menyinggung dinamika hubungan politik antara Jokowi dan Megawati yang berkembang menjelang Pemilu 2024. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perbedaan sikap terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Dalam perdebatan publik ketika itu, muncul pernyataan sejumlah elite politik mengenai komunikasi antara Jokowi dan Megawati. Adian Napitupulu pernah menyinggung persoalan tersebut, sementara Puan Maharani menyampaikan bantahan bahwa Jokowi pernah meminta perpanjangan masa jabatan kepada Megawati.

Didik memandang perbedaan pernyataan tersebut perlu dibaca dalam konteks dinamika politik yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa komunikasi politik tidak selalu dapat dilepaskan dari strategi, kepentingan, dan relasi kekuasaan.

Meski demikian, penilaian mengenai siapa yang menginisiasi atau mendorong wacana tiga periode tetap perlu dibedakan dari fakta yang dapat diverifikasi. Perdebatan politik dan pernyataan para tokoh tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keputusan atau kesepakatan formal untuk mengubah konstitusi.

Popularitas pemimpin bukan ukuran kepatuhan terhadap konstitusi

Dalam pandangannya, Didik juga mengkritisi kecenderungan menjadikan popularitas seorang presiden sebagai alasan untuk mempertahankan kekuasaan lebih lama.

Menurut dia, tingkat popularitas tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengubah prinsip pembatasan masa jabatan. Demokrasi, kata Didik, membutuhkan aturan yang berlaku bagi siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.

Ia membandingkan pengalaman politik Megawati dan Jokowi. Megawati pernah mengikuti Pemilihan Presiden secara langsung pada 2004 dan menerima hasil pemilihan setelah kalah dalam putaran kedua. Didik menilai pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya menerima mekanisme pergantian kepemimpinan melalui prosedur demokratis.

“Menurut saya tindakan Megawati merupakan sebuah komitmen terhadap demokrasi konstitusional dan memberikan contoh kepentingan institusional partai, yang sejalan dengan kepentingan nasional,” tulisnya.

Didik juga mengkritisi sejumlah praktik politik pada masa pemerintahan Jokowi yang menurut penilaiannya berpotensi melemahkan institusi demokrasi. Kritik tersebut menjadi bagian dari peringatannya bahwa popularitas dan dukungan politik tidak boleh ditempatkan di atas prinsip negara hukum.

Peringatan tentang bahaya konsentrasi kekuasaan

Pada 5 Agustus 2024, menurut tulisan Didik, Megawati kembali menyampaikan peringatan mengenai risiko perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Didik membaca sikap tersebut sebagai kesinambungan komitmen Megawati terhadap pembatasan kekuasaan.

Ia memandang pengalaman perdebatan tiga periode sebagai pelajaran penting bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Pergantian kepemimpinan, menurutnya, harus berlangsung melalui pemilihan umum dan mekanisme konstitusional, bukan melalui perubahan aturan yang didorong kepentingan mempertahankan kekuasaan.

“Ini pertarungan ketika konstitusi berhadapan dengan kerakusan kekuasaan, yang merusak. Yang satu diwakili oleh Megawati melawan yang satu lagi diwakili Jokowi,” tulis Didik.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Didik terhadap dinamika hubungan kedua tokoh. Namun, substansi persoalan yang diangkat melampaui persaingan elite: bagaimana memastikan konstitusi tetap menjadi batas bagi siapa pun yang memegang kekuasaan.

Bagi Didik, pembatasan masa jabatan, penghormatan terhadap aturan dasar negara, dan kesediaan menerima pergantian kepemimpinan merupakan fondasi penting demokrasi. Pengalaman wacana tiga periode, menurut dia, harus menjadi pengingat bahwa kekuasaan dalam negara demokratis tidak boleh berjalan tanpa batas konstitusional.

Komentar