JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah memastikan situasi keamanan di Aceh kembali kondusif setelah kericuhan yang terjadi dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menilai insiden tersebut tidak mencerminkan sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan. Menurutnya, kericuhan hanya dipicu oleh tindakan sejumlah oknum.
Pernyataan itu disampaikan Dudung saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).
“Kalau menurut saya itu hanya oknum-oknum saja. Rakyat Aceh itu NKRI,” ujar Dudung.
Dudung mengatakan terdapat pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan momentum peringatan Hari Damai Aceh untuk memicu kericuhan. Namun, setelah aparat melakukan langkah pengamanan, kondisi di Aceh berangsur kembali normal.
Ia menilai salah satu indikator situasi telah kondusif terlihat dari kembali berkibarnya bendera Merah Putih setelah insiden tersebut.
“Kondusif sudah, kan tidak lama terus kemudian Merah Putih berkibar lagi,” ungkapnya.
Penilaian senada disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Maruli mengatakan kericuhan yang terjadi di Banda Aceh tidak perlu dibesar-besarkan karena hanya melibatkan sebagian kecil pihak.
“Enggak ada masalah, kan mereka ada anak muda saja,” kata Maruli.
Meski demikian, TNI tetap menyiapkan langkah pengamanan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di Aceh. Maruli menegaskan TNI akan terus mendukung Polri dalam menjaga keamanan sekaligus membantu pelaksanaan penegakan hukum apabila diperlukan.
Menurut Maruli, koordinasi dengan jajaran komando kewilayahan terus dilakukan untuk memastikan perkembangan situasi dapat dipantau.
Hingga Senin pagi, kondisi Aceh dinilai aman dan belum membutuhkan penambahan personel TNI.
“Iya (kondisi kondusif). Enggak perlu (tambah prajurit). Saya sudah tanya sampai tadi pagi saya cek, Pangdam tidak perlu. Kami tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah,” tegas Maruli.
Sebelumnya, rangkaian peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8/2026), sempat berakhir ricuh.
Peringatan tersebut merupakan momentum untuk mengenang penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang menjadi tonggak penting proses perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Kegiatan awalnya berlangsung dalam suasana zikir akbar dan doa tolak bala. Namun, situasi berubah setelah sejumlah peserta mengibarkan bendera bulan bintang yang selama ini identik dengan simbol perjuangan GAM.
Aparat keamanan kemudian mengambil tindakan dengan menurunkan bendera tersebut. Tindakan itu memicu ketegangan yang kemudian berkembang menjadi bentrokan antara sebagian massa dan aparat.
Situasi selanjutnya berangsur mereda. Aparat TNI-Polri melakukan pengamanan untuk mencegah munculnya gangguan lanjutan.
Pemerintah menilai insiden tersebut tidak boleh mengganggu semangat perdamaian Aceh yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade.
Pernyataan KSP Dudung dan Kasad Maruli sekaligus menegaskan bahwa pemerintah melihat insiden tersebut sebagai tindakan sejumlah individu, bukan gambaran kondisi masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Di tengah momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memastikan Aceh tetap berada dalam kondisi aman serta kondusif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Komentar