Said Didu pun membalas nyinyiran Prastowo dengan menyampaikan dasar hukum yang dia pakai dalam menghitung rasio utang terhadap PDB.
Didu menekankan, rasio utang terhadap PDB tergantung pada pembaginya. Di mana, pembagi bisa hanya utang langsung pemerintah, bisa juga seluruh utang yang jadi tanggung jawab negara. Yakni utang pemerintah, BUMN, dan Bank Sentral.
“Tergantung UU Keuangan masing-masing Negara,” imbuhnya menegaskan.
Maka dari itu, Didu meminta Prastowo untuk tidak men-judge poin kedua perhitungan rasio utang yang dipaparkannya adalah tidak tepat.
Pasalnya, dia ingat bahwa perhitungan rasio utang terhadap PDB sebelum hadirnya UU Keuangan Negara tahun 2003, pembagi utang digabungkan, yakni utang pemerintah, utang BUMN, dan Utang Bank Indonesia.
“Kenapa indikator butir 2 dimunculkan? Karena tidak semua negara yang gunakan rasio utang terhadap PDB memisahkan utang pemerintah, BUMN dan utang Bank Sentral, tergantung UU-nya,” paparnya.
“Sebelum UU Keuangan Negara Tahun 2003 kita juga masih menyatu (utang pemerintah, BUMN dan utang Bank Sentral). Siapa tahu rasio mereka (negara yang terancam krisis) tinggi karena hal tersebut belum dipisahkan,” imbuh Didu.
Namun, dalam kolom balasan, Prastowo masih ngotot bahwa indikator kedua yang dipaparkan Said Didu tidak tepat dalam mengukur potensi krisis ekonomi Indonesia.
Justru dia menyatakan, di antara negara-negara yang dibandingkan, defisit fiskal Indonesia termasuk paling terjaga, dan rasio utang juga termasuk yang terendah.
Sehingga Prastowo menilai, penggabungan nilai utang pemerintah, BUMN, dan BI dalam pembagian rasio utang terhadap PDB hanya bumbu-bumbu yang menakutkan, seolah rasio utang tampak besar.
“Padahal standar internasional yang digunakan tidak demikian,” tegas Prastowo.”Penghitungan rasio utang dilakukan dengan standard yang sama, apalagi lembaga rating pun menilai dengan ukuran yang sama. Dengan semakin transparannya data dan informasi, standardisasi pun semakin baik. Jadi dipastikan tak ada perbedaan tiap negara,” tandasnya.Â
Komentar