Berikutnya adalah kembangkan mekanisme perlindungan harga seperti subsidi harga minuman bagi susu lokal. “Perlu juga adanya akses koperasi kepada teknologi moderen agar dapat meningkatkan kualitas produknya,” ucap Fahira.
Bahkan, Fahira menganggap perlunya membangun pusat pelatihan yang fokus kepada teknologi dan manajemen distribusi untuk koperasi. “Regulasi impor juga harus adil yang lebih berpihak pada peternak lokal,” ungkap Fahira.
Sementara Cashyta A Kathmandu mengungkapkan bahwa wilayahnya (Boyolali) merupakan yang paling terdampak dari adanya kisruh susu lokal dimana ada sekitar 5 ton susu yang terbuang.
Cashyta mempertanyakan rencana Kemenkop yang akan mendorong koperasi dari teknologi pengolahan susu segar ke susu bubuk.
Oleh karena itu, Komite IV DPD RI dan Kementerian Koperasi bersepakat untuk bersama-sama untuk mengkaji berbagai kebijakan dan regulasi terkait impor yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hasil kesimpulan Raker lainnya, Komite IV DPD RI mendorong Kementerian Koperasi agar melakukan perbaikan regulasi dan kebijakan melalui evaluasi perjanjian perdagangan bebas yang merugikan koperasi susu lokal dan penerapan kebijakan tarif proteksi untuk produk susu impor. Juga, mendorong implementasi kebijakan preferensi bagi susu lokal dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komentar