Adapun isi dari kerja sama dengan MA diungkapkan Hadi Tjahjanto adalah salah satunya akan memberikan sertifikasi kepada para hakim dan saksi ahli terkait dengan ilmu pertanahan, sehingga dengan demikian para hakim paham permasalahan di lapangan dan memiliki saksi ahli juga, sehingga memutuskan dengan tepat sesuai data di lapangan.
“Untuk itu mari terus kita laksanakan sosialisasi di daerah, ini harus kita kawal dan termasuk juga saya ingin mengingatkan kita perlu badan advokasi untuk pegawai di lapangan supaya mereka merasa terlindungi apabila melaksanakan tugas sesuai prosedur,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.
“Apa yang kita inginkan di tahun 2024, sekali lagi, 2024 saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk merealisasikan sertipikat untuk rakyat dan percepatan-percepatan dalam program redistribusi maupun PTSL agar target 2024 sesuai dengan yang kita harapkan. Mari kita kerja lebih spartan lagi, terima kasih atas kinerja tahun 2023, target yang saya sampaikan tadi supaya segera direncanakan dan insyaallah dengan kerja bersama apa yang kita targetkan bisa terealisasi dengan baik,” pungkas Hadi Tjahjanto.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal menyampaikan program strategis 2024 Kementerian ATR/BPN di antaranya Program Dukungan Manajemen, Program Penataan Ruang, dan Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan. Ia mengingatkan, sejalan dengan arahan presiden, agar APBN dibelanjakan untuk kegiatan produktif yang betul-betul dirasakan dan berdampak bagi masyarakat. “Kita cek lagi mana kegiatan yang masih bisa ditunda dan akan dialihkan ke program prioritas seperti PTSL, redistribusi tanah, sertipikat tanah elektronik, pemberantasan mafia tanah, dan pengadaan tanah, karena itu betul-betul yang dirasakan langsung masyarakat,” tutur Suyus Windayana.
Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Para Penasihat Utama Menteri; Para Staf Khusus Menteri; Para Tenaga Ahli Menteri; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat; Para Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Madya Pusat; dan sejumlah Pejabat Administrator di pusat. Hadir secara daring, Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran di daerah.
Komentar