JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Coffee Morning Bersama Menteri ATR/Kepala BPN yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (11/01/24).
Adapun agenda dalam pertemuan kali ini di antaranya Penyampaian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Program Kerja Strategis Tahun Anggaran 2024.
Dari segi serapan anggaran, pada tahun 2023 Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai 97,55% meningkat dari tahun sebelumnya di mana capaian pada tahun 2022 sejumlah 93,61%. Menurut Hadi Tjahjanto, capaian ini merupakan sejarah bagi Kementerian ATR/BPN yang harus diapresiasi.
“Ini patut kita syukuri dan mari kita pertahankan dengan harapan tahun depan kita memperoleh kinerja yang sama. Terima kasih atas kinerja dan kerja spartan dari Bapak Ibu sekalian seluruh jajaran dari pusat sampai daerah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Memasuki tahun 2024, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk kerja lebih spartan lagi dalam menyelesaikan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Mulai dari pendaftaran tanah, ditargetkan akhir 2024, Kementerian ATR/BPN berhasil menuntaskan pendaftaran tanah sebanyak 120 juta bidang dari target 126 juta bidang dengan salah satu upayanya menetapkan Kota/Kabupaten Lengkap semaksimal mungkin.
“Realisasi untuk penyelesaian PTSL juga benar-benar harus menjaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu walaupun akan kita selesaikan jika ditemukan. Saya target kita di tahun ini bisa mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap,” ujar Hadi Tjahjanto.
Selanjutnya, komitmen yang terus dijalankan Kementerian ATR/BPN yaitu dalam pemberantasan mafia tanah. Salah satu upaya konkret dalam menuntaskan hal ini menurut Hadi Tjahjanto adalah dengan menerapkan sertipikat tanah elektronik pada program redistribusi tanah.
“Saya minta redistribusi disertipikatkan secara elektronik, sehingga tidak akan ada titipan semua akan terlihat apabila mereka bukan penduduk di situ,” lanjutnya.
Terkait dengan sertipikat tanah elektronik, Menteri ATR/Kepala BPN harapkan bisa diimplementasikan di seluruh Kantor Pertanahan termasuk sertipikat redistribusi tanah.
Menurutnya, selain sertipikat yang harus diterbitkan secara elektronik, program redistribusi tanah sendiri harus diperhatikan dengan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.
Fokus lainnya yang diungkapkan Hadi Tjahjanto adalah terkait dengan kesejahteraan pegawai. Ia mengatakan peningkatan persentasi Tunjangan Kinerja telah disetujui sehingga saat ini Tukin mencapai 80%. Tak hanya itu, ia juga turut memperhatikan sistem mutasi dan rotasi pegawai yang telah mengabdi di wilayah timur Indonesia.
“Ini menjadi perhatian kita karena bagian dari kesejahteraan anggota adalah kita memperhatikan hal-hal seperti itu, kalau seandainya bisa cepat ini lebih bagus Pak Sekjen,” ungkapnya.
Kementerian ATR/BPN juga tengah fokus dalam penguatan lembaga. Di antaranya dengan melaksanakan kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dan memperkuat sistem advokasi bagi seluruh jajaran.
Komentar