JurnalPatroliNews | Jakarta – Penguatan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kembali menjadi perhatian DPR. Pemerintah diminta memastikan masyarakat miskin dan tidak mampu tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan, termasuk warga yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-nya tidak aktif.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, menilai persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan medis.
Menurutnya, peserta yang tidak lagi aktif dapat menghadapi berbagai persoalan, termasuk kesulitan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu membayar iuran. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat skema PBI agar kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.
“Kalau ada peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan, artinya mereka tidak sanggup bayar. Pemerintah harus perhatikan itu, perkuat lagi PBI,” kata Zainul dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Zainul menegaskan, negara harus memastikan seluruh warga memperoleh perlindungan melalui program JKN. Persoalan administrasi kepesertaan maupun tunggakan iuran, menurutnya, tidak boleh diabaikan hingga membuat masyarakat yang membutuhkan pengobatan kehilangan akses pelayanan.
Fasilitas Kesehatan Diminta Utamakan Pelayanan
Legislator PKB tersebut juga meminta fasilitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit, memberikan perhatian terhadap warga yang membutuhkan pertolongan medis meskipun status kepesertaan BPJS Kesehatannya belum aktif.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai mekanisme penanganan bagi masyarakat tidak mampu, sehingga persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
“Kalau ada warga yang berobat ke Rumah Sakit harusnya tidak boleh ditolak karena belum terdaftar sebagai peserta aktif atau pun masih ada tunggakan. Negara jangan abu-abu, kalau mereka tidak mampu bayar ya dibantu!” tegasnya.
Zainul juga mendorong pemerintah memperkuat pendataan masyarakat miskin dan rentan agar warga yang memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan iuran melalui skema PBI.
Menurutnya, pembenahan data penerima bantuan menjadi bagian penting untuk memastikan program jaminan kesehatan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
PKB Soroti Prioritas Anggaran Kesehatan
Zainul mengatakan PKB terus mendorong agar pemenuhan hak kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah. Anggaran kesehatan, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.
Ia menilai perlindungan kesehatan tidak boleh hanya menjadi kebijakan administratif, melainkan harus diwujudkan melalui kemudahan akses pelayanan bagi warga yang membutuhkan.
“Kenapa PKB bersuara agak kencang? karena layanan kesehatan itu hak dasar bagi setiap warga negara. Masak sama rakyat (anggarannya) nyicil, tapi sama konglomerat langsung lunas ‘kan gak bener,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan terhadap pentingnya keberpihakan kebijakan anggaran kepada masyarakat luas. Penguatan PBI diharapkan dapat mengurangi risiko warga miskin kehilangan perlindungan kesehatan akibat keterbatasan kemampuan membayar iuran.
Penguatan PBI Membutuhkan Pendataan yang Akurat
Program PBI merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu memperoleh jaminan kesehatan melalui pembayaran iuran oleh pemerintah.
Karena itu, penguatan program tersebut perlu disertai pembaruan data penerima, mekanisme pengusulan peserta, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Status kepesertaan yang tidak aktif juga perlu ditelusuri penyebabnya. Sebab, kondisi tersebut tidak selalu berarti peserta tidak mampu membayar iuran. Ada kemungkinan persoalan administrasi, perubahan status kepesertaan, maupun penyesuaian data penerima bantuan.
Dengan pendataan dan mekanisme penanganan yang tepat, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat diarahkan ke skema perlindungan yang sesuai.
Dorongan PKB tersebut menempatkan penguatan PBI sebagai bagian penting dari upaya menjaga akses kesehatan masyarakat. Pemerintah diharapkan memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan medis hanya karena persoalan ekonomi dan administrasi kepesertaan.















Komentar