JurnalPatroliNews | Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Desakan itu muncul menyusul sejumlah persoalan lingkungan yang dinilai memperlihatkan masih lemahnya perlindungan ekosistem dan pengawasan kawasan hutan di Indonesia.
KAMMI menilai, ancaman terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, polemik aktivitas alat berat di kawasan Gunung Sibayak, hingga persoalan rencana pembangunan di sekitar Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), perlu dilihat sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar: sejauh mana negara mampu menjaga fungsi ekologis di tengah berbagai kepentingan pembangunan.
Ketua Umum PP KAMMI Ricki Pratama Putra mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya memberikan penjelasan ketika muncul polemik lingkungan. Setiap kebijakan dan aktivitas yang berpotensi memengaruhi kawasan ekologis harus disertai transparansi, kajian ilmiah, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Persoalan utamanya adalah bagaimana negara memastikan setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan tidak mengorbankan fungsi ekologis. Penjelasan pemerintah saja tidak cukup. Harus ada transparansi, kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban kepada publik,” ujar Ricki dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Populasi Badak Jawa Masih Menghadapi Risiko
Salah satu perhatian KAMMI tertuju pada keberlangsungan Badak Jawa yang populasinya terkonsentrasi di kawasan Ujung Kulon. Kelahiran anak Badak Jawa kelima dari induk bernama Desy pada Oktober 2026 menjadi kabar positif bagi upaya konservasi satwa langka tersebut.
Namun, keberhasilan reproduksi itu belum menghilangkan persoalan mendasar mengenai kerentanan populasi. Ketergantungan seluruh populasi liar pada satu kawasan dinilai tetap menyisakan risiko apabila terjadi bencana, wabah penyakit, atau gangguan ekosistem berskala besar.
Karena itu, wacana pemindahan atau pengembangan habitat baru harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan penelitian ilmiah yang menyeluruh. Pengalaman kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah dipindahkan pada November 2025 menjadi pengingat bahwa langkah konservasi tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif atau keputusan jangka pendek.
Menurut KAMMI, upaya penyelamatan satwa dilindungi membutuhkan perencanaan jangka panjang, kesiapan habitat, pemantauan kesehatan, serta penilaian risiko yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Polemik Sibayak dan Hutan Kota UI Jadi Ujian Pengawasan
Persoalan pengawasan kawasan juga terlihat dalam polemik aktivitas alat berat dan motor trail di Gunung Sibayak. Aktivitas ekskavator di kawasan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai pengendalian kegiatan di wilayah yang memiliki fungsi ekologis dan kepentingan konservasi.
Pengelola disebut telah menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut berkaitan dengan akses dan jalur evakuasi. Meski demikian, KAMMI memandang penjelasan itu perlu diikuti keterbukaan mengenai lokasi pekerjaan, dasar perizinan, tujuan kegiatan, serta dampaknya terhadap lingkungan.
Di sisi lain, polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota UI juga menjadi perhatian. Persoalan tersebut telah memperoleh klarifikasi bahwa pembangunan oleh Kementerian Sosial tidak dilakukan di dalam kawasan hutan kota.
Bagi KAMMI, klarifikasi pemerintah merupakan bagian dari komunikasi publik, tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tetap harus berjalan. Kepastian batas kawasan, kesesuaian tata ruang, dan perlindungan fungsi ekologis harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
Target FOLU Net Sink 2030 Dipertanyakan
Kritik KAMMI juga diarahkan pada komitmen pemerintah menjalankan program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Program tersebut memiliki target penyerapan karbon bersih sebesar 140 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030.
Namun, KAMMI menyoroti data deforestasi netto yang disebut meningkat dari 121.103 hektare pada 2023 menjadi 175.437 hektare pada 2024. Kenaikan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara target penurunan emisi dan kondisi perlindungan hutan di lapangan.
Ricki menegaskan, keberhasilan program lingkungan tidak semestinya hanya diukur melalui target dan laporan pemerintah. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata, termasuk kemampuan menekan kehilangan tutupan hutan, menjaga kawasan konservasi, serta mencegah kerusakan ekosistem.
“FOLU Net Sink 2030 tidak boleh menjadi slogan yang terdengar baik di konferensi internasional, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan. Jangan hanya melaporkan target. Tunjukkan hasil nyata perlindungan hutan Indonesia,” tegasnya.
Presiden Diminta Evaluasi Kepemimpinan Kehutanan
Atas berbagai persoalan tersebut, PP KAMMI meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta kementerian dan lembaga terkait.
Evaluasi, menurut KAMMI, harus mencakup kemampuan pemerintah menekan laju deforestasi, melindungi kawasan konservasi, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta memastikan target FOLU Net Sink 2030 dilaksanakan secara terukur dan transparan.
Organisasi mahasiswa tersebut juga meminta Presiden tidak ragu melakukan pergantian kepemimpinan apabila hasil evaluasi membuktikan bahwa menteri terkait tidak mampu menjalankan mandat perlindungan hutan secara optimal.
“Presiden harus memastikan Kementerian Kehutanan dipimpin orang yang memahami hutan, bukan sekadar mengelola administrasi dan menyampaikan target,” pungkas Ricki.
Pernyataan KAMMI tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola kehutanan tidak cukup bertumpu pada laporan kinerja dan pencapaian target. Perlindungan hutan membutuhkan kepemimpinan yang memahami persoalan ekologis, kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, serta pengawasan yang konsisten.
Di tengah tekanan pembangunan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, keberhasilan pemerintah menjaga hutan pada akhirnya harus dibuktikan melalui kondisi ekosistem yang terlindungi, bukan semata-mata melalui angka dan pernyataan komitmen.















Komentar