JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah memperkuat strategi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil untuk memanfaatkan peluang kerja internasional sekaligus mengoptimalkan bonus demografi. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menyebut masih terdapat 205.924 posisi kerja di luar negeri yang belum terserap tenaga kerja Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Mukhtarudin saat menerima audiensi gabungan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat XI, H. Ade Ginanjar, Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya, serta perwakilan sejumlah perguruan tinggi di wilayah tersebut.
Perguruan tinggi yang hadir antara lain Universitas Garut, Poltekkes Kemenkes, Universitas Mayasari Bakti, STT Cipasung Tasikmalaya, Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, STIKES Respati Tasikmalaya, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, STIEBS Al Amin Tasikmalaya, Politeknik LP3I Tasikmalaya, dan Institut Pendidikan Indonesia.
Audiensi tersebut membahas peluang kerja luar negeri, peningkatan kompetensi calon pekerja migran, serta penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi agar proses penempatan berlangsung secara resmi, aman, dan sesuai kebutuhan pasar internasional.
205.924 Posisi Kerja Masih Tersedia
Mukhtarudin mengungkapkan, berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026, terdapat 278.848 posisi peluang kerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72.924 posisi telah terserap, sedangkan 205.924 posisi lainnya masih tersedia.
“Berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026, terdapat 278.848 posisi peluang kerja di luar negeri. Sebanyak 72.924 posisi telah terserap, sementara 205.924 posisi masih tersedia,” tutur Mukhtarudin.
Menurutnya, besarnya peluang kerja internasional harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia Indonesia, terutama dari sisi keterampilan, kompetensi, penguasaan bahasa, dan pemahaman terhadap prosedur penempatan.
Kondisi demografi di sejumlah negara tujuan, termasuk meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia di Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa, dinilai membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengisi kebutuhan pada sektor-sektor tertentu.
Namun, peluang tersebut perlu diikuti pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang akurat serta pelatihan yang sesuai dengan standar dan persyaratan negara tujuan. Dengan demikian, calon PMI tidak hanya memiliki kesempatan bekerja, tetapi juga mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan selama bekerja di luar negeri.
SMK Go Global Disiapkan untuk Tingkatkan Kompetensi
Untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja, Kementerian P2MI mendorong Program SMK Go Global sebagai salah satu strategi menyiapkan pekerja terampil sesuai kebutuhan pasar internasional.
Mukhtarudin mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja dengan target penempatan secara bertahap hingga 2029.
“Program itu merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja, dengan target penempatan bertahap sebanyak 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029,” imbuhnya.
Berdasarkan target tersebut, pemerintah mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyosialisasikan program, mengidentifikasi calon peserta, serta menghubungkan kebutuhan pelatihan dengan peluang kerja yang tersedia.
Mukhtarudin juga mengajak pemerintah daerah dan perguruan tinggi memperluas informasi mengenai program tersebut, terutama karena pendaftaran Batch II disebut masih dibuka hingga 31 Oktober 2026.
Keterlibatan lembaga pendidikan dinilai penting untuk menyiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memahami budaya kerja, standar keselamatan, dan ketentuan yang berlaku di negara tujuan.
Migrant Center Perkuat Edukasi Migrasi Aman
Selain pelatihan keterampilan, Kementerian P2MI memperluas edukasi migrasi aman melalui pembentukan Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi.
Hingga 12 Oktober 2026, menurut data yang disampaikan dalam bahan audiensi, sebanyak 43 Migrant Center telah diresmikan di perguruan tinggi dan satu lainnya di lembaga pelatihan.
Keberadaan Migrant Center diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja luar negeri yang resmi, prosedur penempatan, serta pemahaman mengenai hak dan pelindungan PMI.
Fasilitas tersebut juga dapat menjadi sarana bagi calon pekerja migran untuk memperoleh informasi awal sebelum mengambil keputusan bekerja ke luar negeri. Edukasi mengenai jalur resmi menjadi penting untuk mengurangi risiko penempatan nonprosedural, penipuan perekrutan, dan persoalan ketenagakerjaan yang dapat merugikan pekerja.
Kementerian P2MI turut menawarkan kerja sama kepada pemerintah daerah dan perguruan tinggi, antara lain melalui pembentukan Migrant Center, penyebarluasan informasi lowongan kerja resmi, pertukaran data, serta pemetaan kebutuhan tenaga kerja.
“Penting juga pertukaran data untuk pemetaan kebutuhan tenaga kerja kita, serta peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia kita lebih berkualitas,” tandas Mukhtarudin.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran sejak tahap sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Garut dan Tasikmalaya Dinilai Memiliki Potensi
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah potensial dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia. Data Kementerian P2MI yang disampaikan dalam audiensi mencatat 239.821 layanan penempatan PMI asal provinsi tersebut selama 2023 hingga 26 Oktober 2026.
Dari jumlah itu, Kabupaten Garut mencatat 2.725 layanan, Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.412 layanan, dan Kota Tasikmalaya sebanyak 560 layanan.
Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses informasi serta menyiapkan calon pekerja migran yang memenuhi persyaratan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya verifikasi dan koordinasi dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Ia juga menyoroti perlunya memperkuat pelindungan pekerja migran, termasuk dalam menghadapi tantangan regulasi di negara tujuan seperti Korea Selatan.
“Walaupun pemerintah di sana sudah memiliki regulasi, namun masih kurang terproteksi dalam penempatan kerja di luar negeri, sehingga ke depannya mereka tetap perlu arahan kerja,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Ia juga menceritakan kunjungannya ke Jepang pada pekan sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut, menurut keterangannya, pihaknya bertemu dengan perwakilan Kementerian Republik Korea yang menawarkan peluang kerja bagi tenaga kerja daerah.
Abdusy menilai pemanfaatan peluang tersebut perlu didukung jalur resmi melalui skema Government to Government (G2G) yang tertib secara hukum dan memiliki mekanisme yang jelas.
Ia turut mendorong pemanfaatan fasilitas serta lembaga pelatihan yang telah tersedia agar calon pekerja migran dapat mengikuti pelatihan singkat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Kampus
Mukhtarudin berharap kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dapat memperluas akses terhadap peluang kerja luar negeri sekaligus meningkatkan kualitas calon PMI.
Integrasi pelatihan kerja, sosialisasi migrasi aman, dan penyediaan informasi lowongan resmi diharapkan membantu masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan terverifikasi.
“Harapannya, integrasi pelatihan kerja dan sosialisasi migrasi aman dapat menekan angka pekerja nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Mukhtarudin.
Bagi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya, kerja sama tersebut berpotensi memperluas akses bagi lulusan sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi untuk memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi.
Melalui sinergi lintas sektor, Kementerian P2MI mendorong agar peluang kerja global dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengutamakan kompetensi, prosedur penempatan yang sah, serta perlindungan pekerja migran.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi memanfaatkan bonus demografi Indonesia menuju 2045, sehingga besarnya jumlah penduduk usia produktif dapat diiringi peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.
Komentar