Selain itu, juga disusun komitmen bersama untuk implementasi kebijakan Penyelarasan Penataan Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional (PPSI), yang ditandatangani bersama oleh pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah.
“Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola SDA, terutama dalam menghadapi tantangan seperti banjir dan longsor yang sering terjadi di kawasan Jabodetabek,” kata Gunawan Eko Movianto saat memberikan sambutannya pada acara tersebut.
Lebih lanjut, Gunawan Eko menyoroti manfaat World Water Forum bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Forum ini memberikan kesempatan bagi Pemda untuk melakukan sinkronisasi, kolaborasi, integrasi, dan harmonisasi program dan kegiatan antar pemangku kepentingan di daerah. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kerjasama yang lebih baik dalam pengelolaan SDA, serta penanggulangan bencana seperti banjir dan longsor.
Kemendagri berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya ini guna mencapai pengelolaan SDA yang lebih baik dan peningkatan ketahanan lingkungan di tingkat lokal maupun nasional.
Indonesia, dengan dipilihnya Provinsi Bali sebagai lokasi penyelenggaraan, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah World Water Forum. Acara ini diperkirakan akan dihadiri oleh 15.000 hingga 17.000 peserta dari 15 negara yang akan berpartisipasi dalam berbagai sesi, panel diskusi, serta pameran yang terkait dengan empat komponen utama forum tersebut.
Komentar