JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai progres pengembangan industri karbon nasional telah berada di jalur yang tepat (on the right track). Penilaian itu disampaikan setelah ia menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Komite Pengarah (Komrah) Ekonomi Karbon yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta.
Eddy menekankan bahwa pertemuan Komrah memiliki arti strategis karena pemerintah tidak sekadar membangun mekanisme perdagangan karbon, melainkan juga fondasi ekonomi karbon nasional yang akan menentukan daya saing Indonesia ke depan.
“Pertemuan Komrah hari ini sangat penting karena yang sedang kita bangun bukan hanya mekanisme perdagangan karbon, tetapi fondasi ekonomi karbon Indonesia yang akan menentukan arah dan daya saing nasional di masa depan,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/2/2026).
Menurut dia, saat ini sejumlah proyek karbon telah bersiap untuk diluncurkan. Namun, implementasinya masih menunggu terbentuknya ekosistem perdagangan karbon yang tengah dikoordinasikan pemerintah.
Ia menjelaskan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedang mematangkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur utama pencatatan karbon.
Dari sudut pandang kebijakan publik dan investasi, Eddy menilai fase persiapan ini harus dipahami sebagai momentum penting. Banyak proyek karbon, kata dia, telah memulai kesiapan teknis, finansial, maupun kelembagaan.
Karena itu, ia menegaskan kebutuhan utama saat ini adalah kepastian jalur monetisasi karbon serta integrasinya ke dalam sistem nasional.
“Kita harus memberi sinyal kuat kepada investor bahwa Indonesia serius membangun low carbon economy, sekaligus memberi ruang bagi industri domestik untuk melakukan dekarbonisasi secara bertahap dan terukur agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin rendah karbon,” ujarnya.
Terkait pengembangan SRUK, Eddy menekankan bahwa sistem tersebut bukan sekadar alat pencatatan administratif, melainkan fondasi kepercayaan pasar. Ia mengingatkan ekonomi karbon sangat bergantung pada integritas data, transparansi, dan keterlacakan.
“Oleh karena itu, SRUK harus mampu menjamin transparansi sekaligus memenuhi standar internasional, sehingga kredibilitas pasar karbon Indonesia diakui secara global,” pungkasnya.
