JurnalPatroliNews | Jakarta — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendorong pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jalan daerah sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.
Infrastruktur jalan kabupaten dan kota dinilai memiliki posisi strategis dalam menopang agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau yang disebut Prabowonomic, khususnya dalam memperkuat produktivitas masyarakat, ketahanan pangan, dan konektivitas antardaerah.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada jalan tol maupun jalan nasional. Perhatian juga harus diarahkan kepada ruas jalan yang setiap hari digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Prabowonomic menaruh perhatian besar pada kemandirian ekonomi dari bawah. Untuk itu, pemerataan infrastruktur tidak boleh hanya bertumpu pada jalan tol atau jalan nasional, tetapi juga harus menyasar jalan daerah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi perekonomian petani, pekebun, nelayan, dan pelaku UMKM,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
IJD Dinilai Penting bagi Daerah dengan Fiskal Terbatas
Sudjatmiko menyoroti keberlanjutan sekaligus kebutuhan peningkatan dukungan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan daerah melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Menurut dia, program tersebut dapat menjadi instrumen pemerintah pusat untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat sebagian pemerintah kabupaten dan kota tidak selalu mampu menangani seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan secara cepat.
Karena itu, intervensi pemerintah pusat melalui IJD dinilai penting agar perbaikan infrastruktur dasar tidak tertunda terlalu lama.
“Program IJD juga penting untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemantapan jalan di tingkat kabupaten dan kota. Banyak ruas jalan daerah yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat, tetapi kemampuan fiskal pemerintah daerah belum selalu cukup untuk melakukan penanganan secara optimal,” kata Sudjatmiko.
Ia menilai dukungan tersebut harus diarahkan secara tepat agar ruas jalan yang memiliki dampak ekonomi paling besar mendapat prioritas.
Jalan Daerah Jadi Mata Rantai Ekonomi
Bagi PKB, jalan kabupaten dan kota bukan sekadar sarana transportasi. Infrastruktur tersebut merupakan mata rantai yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat konsumsi.
Jalan daerah menghubungkan kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, dan permukiman dengan pasar, pusat perdagangan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga jaringan jalan provinsi dan nasional.
Semakin baik kondisi jalan, semakin cepat pula pergerakan manusia dan barang.
“Jalan kabupaten dan kota merupakan bagian penting dari rantai konektivitas ekonomi. Kalau jalan di tingkat daerah semakin mantap, mobilitas masyarakat dan distribusi barang menjadi lebih lancar,” ujarnya.
Dampaknya, menurut Sudjatmiko, dapat dirasakan langsung oleh petani, pelaku UMKM, pedagang, hingga masyarakat di wilayah perdesaan.
Jalan yang rusak dan sulit dilalui berpotensi memperpanjang waktu distribusi serta meningkatkan biaya angkutan. Sebaliknya, konektivitas yang lebih baik dapat membantu memperlancar arus hasil produksi menuju pasar.
PKB Janji Kawal dari Komisi V
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor infrastruktur, Sudjatmiko menegaskan Fraksi PKB akan mengawal pelaksanaan pembangunan jalan daerah.
Pengawasan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan pembangunan benar-benar menyentuh ruas strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Aspek ketepatan sasaran, transparansi, kualitas pekerjaan, standar teknis, serta daya tahan infrastruktur menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
“Fraksi PKB di Komisi V DPR RI akan terus mengawal agar alokasi pembangunan jalan daerah benar-benar diarahkan pada ruas-ruas strategis yang menopang ketahanan pangan, memperkuat konektivitas sentra produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tutur politikus PKB dari Dapil Jawa Barat VI tersebut.
Dari Jalan Mantap Menuju Ekonomi Desa yang Lebih Cepat
Sudjatmiko menilai dampak pembangunan jalan daerah pada akhirnya harus terlihat dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Jalan yang lebih baik akan mempermudah petani membawa hasil panen, memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, sekaligus membuka akses masyarakat desa terhadap pusat-pusat pelayanan.
“Kalau jalan kabupaten dan kota semakin mantap, perputaran ekonomi di desa juga semakin cepat. Petani lebih mudah membawa hasil panen, UMKM lebih mudah menjangkau pasar, dan masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan,” katanya.
Karena itu, pembangunan jalan daerah dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional, bukan semata-mata proyek fisik.
Dalam kerangka Prabowonomic, konektivitas dari sentra produksi hingga pasar menjadi salah satu faktor penting agar aktivitas ekonomi masyarakat di lapisan bawah dapat tumbuh.
PKB pun mendorong agar program IJD terus diperkuat dan dilaksanakan secara tepat sasaran.
Sebab, bagi ekonomi rakyat, jalan yang baik bukan hanya mempersingkat jarak, tetapi juga dapat mempercepat perputaran hasil produksi, menekan biaya distribusi, dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dari desa.
Komentar