JurnalPatroliNews | Mataram – Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menempati posisi kedua tertinggi di tingkat provinsi dalam capaian registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hingga November 2026, sebanyak 68.269 kepala keluarga (KK) atau sekitar 45,87 persen dari total sasaran telah masuk dalam sistem pendataan tersebut.
Capaian ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan, terutama kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ikut menjadi Agen Perlinsos. Dari sekitar 4.000 agen yang terlibat dalam proses pendataan di Kota Mataram, sekitar 58 persen di antaranya merupakan kader Posyandu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi keterlibatan para kader yang dinilai memiliki kedekatan langsung dengan keluarga dan masyarakat di lingkungannya.
“Saya menyaksikan betapa semangatnya kader-kader Posyandu, pilar-pilar sosial di Kota Mataram ini untuk membantu menjadi relawan Agen Perlinsos,” kata Gus Ipul saat menghadiri kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR 17 Desember, Kota Mataram, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, keberadaan kader Posyandu, pengurus RT dan RW, serta pilar sosial lainnya memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memperbarui data penerima bantuan sosial.
Mereka dinilai lebih memahami kondisi keluarga di lingkungan masing-masing, sehingga dapat membantu proses pendataan dan mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Vania Monika Daftarkan 342 Kepala Keluarga
Salah satu Agen Perlinsos yang mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut adalah Vania Monika, kader Posyandu asal Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
Dalam dialog bersama Menteri Sosial, Vania menyampaikan bahwa dirinya telah membantu mendaftarkan 342 kepala keluarga yang menurut penilaiannya layak menerima bantuan sosial ke dalam sistem Perlinsos Digital.
“Layak semua, Pak, sudah banyak. Ini pun belum semua sebenarnya karena kemarin sempat berhenti dulu,” ujar Vania.
Pengalaman Vania menggambarkan bagaimana kader Posyandu dapat mengambil peran lebih luas di luar pelayanan kesehatan masyarakat. Kedekatan dengan warga memungkinkan mereka membantu mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Namun, hasil pendataan oleh agen tetap perlu melalui tahapan verifikasi dan penilaian sesuai ketentuan program. Pendaftaran atau usulan masyarakat tidak otomatis berarti seseorang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
Pemerintah Kejar Akurasi Data Penerima Bansos
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran data merupakan salah satu faktor penting untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah berupaya memperbaiki basis data agar bantuan tidak salah sasaran, baik karena masih tercatatnya keluarga yang sudah tidak memenuhi kriteria maupun belum masuknya warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan.
Salah satu mekanisme yang dikembangkan adalah jalur partisipatif melalui Perlinsos Digital. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat membantu proses pembaruan data sekaligus memperoleh kesempatan mengajukan diri apabila merasa memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
“Yang paling tahu tentang kondisi keluarga di masing-masing RT, RW itu adalah para RT, para RW dan juga para kader-kader Posyandu,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, sistem Perlinsos Digital dirancang untuk melengkapi metode pendataan sebelumnya yang mengandalkan identitas berdasarkan nama dan alamat atau by name by address.
Kini, sistem tersebut dikembangkan dengan pengintegrasian data pemerintah dan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kelengkapan data serta mengurangi potensi kesalahan identifikasi dan data penerima ganda.
“Apa kelebihannya, kalau dulu data penerima bansos itu by name, by address, ada nama dan alamat. Nah, dengan adanya Perlinsos Digital ditambah pengenalan wajah, ada face recognition. Dengan begitu data kita akan makin lengkap, diterima oleh mereka yang berhak,” jelasnya.
Mataram Ditargetkan Capai 70 Persen pada Akhir Tahun
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial yang telah memilih daerahnya sebagai salah satu wilayah percontohan atau pilot project pelaksanaan Perlinsos Digital.
Menurut Mohan, program tersebut telah berjalan sekitar satu tahun dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki kualitas pendataan penerima bantuan sosial.
Berdasarkan laporan Pemerintah Kota Mataram, sebanyak 68.269 KK dari total sasaran 148.834 KK telah terdaftar dalam sistem. Angka tersebut setara dengan sekitar 45,87 persen.
Mohan berharap dukungan para ketua RT, RW, kader Posyandu, pendamping sosial, dan unsur masyarakat lainnya dapat mempercepat proses registrasi.
Pemerintah Kota Mataram menargetkan capaian pendaftaran mencapai 70 persen pada akhir Desember 2026.
Selain jumlah keluarga yang telah terdata, pemerintah daerah juga melaporkan terdapat 4.734 orang yang telah terdaftar sebagai Agen Perlinsos. Dari jumlah tersebut, 1.339 agen tercatat aktif membantu proses pendaftaran masyarakat.
“Terima kasih Bapak Menteri, bahwa Kota Mataram telah ditunjuk menjadi salah satu pilot project dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital yang sudah dilaksanakan kurang lebih satu tahun ini,” kata Mohan.
Ribuan Peserta Hadiri Penguatan Sekolah Rakyat dan Perlinsos
Kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR 17 Desember tersebut dihadiri sekitar 3.000 peserta.
Mereka terdiri dari ketua RT, ketua RW, kader Posyandu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), SDM Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai unsur pilar sosial lainnya.
Acara juga diisi penampilan para siswa Sekolah Rakyat se-NTB. Mereka menampilkan beragam kemampuan, mulai dari modern dance, pencak silat, pidato dalam bahasa Inggris, Arab, dan Jepang, hingga pembacaan puisi.
Turut hadir Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Supomo, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, jajaran pejabat Kementerian Sosial, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Mataram.
Melalui penguatan Perlinsos Digital, pemerintah berharap proses pembaruan data penerima bantuan sosial semakin terbuka dan melibatkan masyarakat secara aktif.
Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya keluarga yang berhasil didaftarkan. Akurasi hasil verifikasi, perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan, serta kepastian bahwa bantuan diterima keluarga yang memenuhi kriteria tetap menjadi ukuran penting keberhasilan program tersebut.
Dengan keterlibatan kader Posyandu dan pilar sosial lainnya, Kota Mataram kini berupaya mempercepat pendataan sekaligus memperbaiki kualitas informasi sosial sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah.















Komentar