JurnalPatroliNews | Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil tindakan tegas terhadap anggota Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Ia meminta proses pemberhentian terhadap anggota yang berstatus tersangka segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, Sahroni juga meminta Kapolri membatalkan kenaikan pangkat luar biasa yang disebut-sebut diberikan kepada sejumlah anggota yang diduga berkaitan dengan rangkaian perkara tersebut.
Desakan itu disampaikan Sahroni dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, ia menilai penanganan perkara penyadapan harus disertai langkah pembenahan internal yang tegas dan transparan.
Sahroni secara khusus menyebut nama Ahrie Sonta, yang telah disebut Kapolri dalam pemaparan perkara. Ia meminta agar status hukum tersangka menjadi perhatian serius dalam proses penegakan disiplin dan etik di lingkungan kepolisian.
“Bapak cepetan pecat mereka yang sudah tersangka seperti Ahrie Sonta. Tadi bapak sudah sebut AS, itu saya pikir Ahmad Sahroni, Pak, pecat buru-buru pak,” kata Sahroni.
Selain meminta pemberhentian anggota yang berstatus tersangka, Sahroni mengaku memperoleh informasi mengenai adanya kenaikan pangkat luar biasa terhadap sejumlah anggota yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Ia meminta Kapolri meninjau kembali kebijakan itu dan membatalkan kenaikan pangkat yang dinilai tidak patut diberikan apabila penerimanya terbukti terlibat dalam pelanggaran.
“Dan yang saya dengar bahwa ada kenaikan pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah ada yang sudah dibangun dalam proses konspirasi yang mereka lakukan, Pak batalin semua yang mereka naik pangkat luar biasa,” ujarnya.
Menurut Sahroni, pergantian kepemimpinan di tubuh Polri harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menilai Kapolri Suyudi memiliki ruang untuk mengambil keputusan tegas tanpa terbebani kepentingan masa lalu.
“Jangan tanggung-tanggung pak karena bapak enggak punya beban jadi Kapolri baru, bapak sikat semua pak,” tegasnya.
Sahroni menekankan bahwa tindakan terhadap anggota yang diduga terlibat bukan semata-mata persoalan menjaga nama baik institusi kepolisian. Menurutnya, kepentingan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum harus menjadi prioritas.
“Ini untuk mementingkan kepentingan negara bukan kepentingan hanya kepada polisi,” ujar dia.
Desakan DPR dan proses hukum
Pernyataan Sahroni memperlihatkan kuatnya dorongan pengawasan parlemen terhadap penanganan perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Kapolri memaparkan lima tahapan dugaan modus penyadapan, mulai dari pemberian perintah, memasukkan nomor sasaran ke sistem, pelaksanaan intersepsi, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik.
Dalam perkara tersebut, Kapolri menyebut empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Masing-masing pihak memiliki dugaan peran yang perlu diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.
Desakan Sahroni mengenai pemberhentian anggota Polri perlu dibedakan dari proses pidana. Penetapan tersangka tidak dengan sendirinya menjadi keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Pemberhentian anggota Polri harus mengikuti mekanisme dan ketentuan institusi yang berlaku, termasuk proses etik apabila dipersyaratkan.
Demikian pula, informasi mengenai kenaikan pangkat luar biasa yang disampaikan Sahroni masih perlu dikonfirmasi kepada pihak Polri, termasuk siapa penerimanya, kapan keputusan diterbitkan, dan apakah kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan perkara yang sedang disidik.
Publik kini menunggu respons Kapolri atas desakan Komisi III DPR RI tersebut. Ketegasan penanganan perkara, transparansi proses etik, serta pembuktian hukum yang objektif menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Komentar