JurnalPatroliNews | Jembrana — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan bernada humor saat menghadiri groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat, Bahlil menyinggung perbedaan latar belakang politik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Ia menyebut pembangunan PLTS menjadi contoh bahwa pelaksanaan program nasional semestinya tidak terhambat oleh identitas maupun warna politik.
Bahlil awalnya menjelaskan kondisi kelistrikan di Bali. Menurut dia, kapasitas listrik sekitar 1.000 megawatt di Pulau Dewata masih banyak ditopang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Dengan pengembangan energi surya, pemerintah berharap penggunaan bahan bakar diesel dapat ditekan. Bahlil menyebut pemanfaatan PLTS berpotensi menghemat sekitar 0,6 juta kiloliter solar.
“Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan groundbreaking di Bali, Pak. Karena kampanyenya adalah green energy,” ujar Bahlil.
Dalam sambutannya, Bahlil kemudian menceritakan percakapannya dengan Gubernur Bali I Wayan Koster. Ia menggunakan istilah “warna” untuk menggambarkan latar belakang politik dalam pemerintahan.
Menurut Bahlil, pembangunan dan pengelolaan program negara seharusnya tidak dibatasi perbedaan warna politik.
“Jadi tadi saya sempat guyon dengan Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan lihat warna. Presiden kita Ketua Umum Gerindra, Menterinya adalah Ketua Umum Golkar. Tapi eksekusi program PLTS di Kandang Merah,” kata Bahlil.
Istilah “Kandang Merah” merujuk pada Bali yang selama ini dikenal sebagai salah satu basis kuat PDI Perjuangan. I Wayan Koster sendiri merupakan kader partai tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam suasana santai dan dibingkai sebagai guyonan mengenai kerja sama lintas latar belakang politik.
Bahlil kemudian menilai kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa kepentingan pembangunan dapat mempertemukan berbagai kekuatan politik.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek energi tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang perlu terus diperkuat.
“Ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten. Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur ini terilhami oleh semua kader partai politik lain di bangsa kita,” tuturnya.
Bagi Bahlil, keberhasilan pembangunan proyek energi tidak semestinya ditentukan oleh perbedaan afiliasi politik. Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus tetap berada dalam satu kepentingan utama, yakni memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pembangunan PLTS 100 GWp di Jembrana menjadi salah satu bagian dari agenda pengembangan energi terbarukan pemerintah. Proyek tersebut juga menegaskan dorongan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.
Pernyataan Bahlil mengenai “Kandang Merah” pun mencuri perhatian karena menyentuh persilangan antara agenda transisi energi dan dinamika politik nasional, namun tetap ditekankan dalam konteks kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Komentar