JurnalPatroliNews | Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mulai mendorong pembaruan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Regulasi yang menjadi salah satu landasan penyelenggaraan sistem pertahanan nasional itu dinilai perlu disempurnakan agar mampu menjawab perkembangan ancaman dan dinamika keamanan yang semakin kompleks.
Rencana tersebut disampaikan Sjafrie setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sjafrie menjelaskan, kedatangannya ke DPR tidak sekadar melakukan silaturahmi kelembagaan. Ia membawa agenda pembahasan mengenai kebutuhan memperbarui kerangka hukum pertahanan negara yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan strategis saat ini.
“Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco,” kata Sjafrie.
Selain bertemu Dasco, Menhan juga ingin berdiskusi dengan pimpinan Komisi I DPR yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang pertahanan.
“Yang kedua, saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, perubahan lingkungan strategis dan perkembangan bidang pertahanan membutuhkan penyesuaian regulasi. Ia menilai sejumlah aspek penting belum terakomodasi secara memadai dalam undang-undang yang berlaku.
Karena itu, pemerintah mulai menjajaki pembahasan revisi bersama DPR agar penyempurnaan regulasi dapat dilakukan melalui proses legislasi yang terencana.
Strategi Pertahanan Defensif Aktif Akan Dipertegas
Salah satu materi yang menjadi perhatian Sjafrie adalah pencantuman strategi pertahanan Indonesia secara eksplisit dalam undang-undang.
Ia menyebut, regulasi yang berlaku saat ini belum secara tegas menuliskan strategi pertahanan negara sebagaimana konsep yang diterapkan pemerintah, yakni pertahanan defensif aktif.
“Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif,” kata Sjafrie.
Ia menjelaskan, konsep tersebut tidak diarahkan untuk membangun kebijakan menyerang negara lain. Sebaliknya, strategi pertahanan defensif aktif ditujukan untuk menjaga kedaulatan, wilayah teritorial, serta kepentingan nasional Indonesia.
“Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis. Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut,” sambungnya.
Pencantuman strategi tersebut dinilai penting agar arah kebijakan pertahanan negara memiliki landasan hukum yang lebih jelas. Dengan demikian, penyelenggaraan pertahanan nasional diharapkan berjalan berdasarkan kerangka kebijakan yang konsisten dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah dan Komisi I Siapkan Kelompok Kerja
Setelah bertemu Dasco, Sjafrie melanjutkan konsultasi dengan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Pertemuan tersebut membahas langkah awal penyusunan materi revisi UU Pertahanan Negara.
Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah bersama Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja atau pokja untuk mengkaji substansi perubahan regulasi.
Kelompok kerja tersebut direncanakan melibatkan tim ahli dari Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR. Hasil pembahasan awal diharapkan dapat menghasilkan formulasi materi revisi sebelum memasuki tahapan legislasi berikutnya.
“Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” tuturnya.
Target tersebut menempatkan akhir 2026 sebagai periode penyusunan formulasi awal, sementara pembahasan revisi ditargetkan berlanjut pada 2027.
DPR Tegaskan Arah Pertahanan Bukan untuk Ofensif
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyambut baik pembahasan awal mengenai penyempurnaan regulasi pertahanan. Menurutnya, revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 merupakan gagasan penting untuk membangun sistem pertahanan yang lebih responsif terhadap perkembangan situasi saat ini.
“Kami diantar oleh Pak Sufmi Dasco. Jadi atas seizin beliau, saya menerima Pak Menhan. Poin besarnya adalah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jadi ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa kekinian. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif,” ujar Utut.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah perwakilan kedutaan asing belakangan menanyakan arah kebijakan pertahanan Indonesia. Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu menjelaskan bahwa konsep yang dibahas berorientasi pada perlindungan wilayah serta kepentingan nasional.
“Saya sendiri akhir-akhir ini, Pak Menhan, banyak teman-teman dari kedutaan asing nanya, menanyakan ini. Jadi kita sampaikan kita lebih untuk menjaga diri. Nah, ini yang nanti kita lihat bagaimana konsep perbaikannya,” katanya.
Utut menegaskan, pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal. Komisi I DPR akan menyiapkan tim ahli untuk mendalami materi bersama tim yang akan dibentuk Kementerian Pertahanan.
“Jadi ini diskusi awal, Pak Menhan tentu akan menurunkan tim ahlinya, kami di Komisi I juga akan menurunkan tim ahli,” pungkasnya.
Arah Baru Kebijakan Pertahanan Nasional
Rencana revisi UU Pertahanan Negara menjadi agenda penting karena menyangkut dasar hukum penyelenggaraan pertahanan nasional, pembagian kewenangan, serta arah strategi negara dalam menghadapi perkembangan ancaman.
Penyempurnaan regulasi juga perlu memastikan bahwa konsep pertahanan yang dirumuskan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penguatan kapasitas pertahanan secara konsisten.
Meski demikian, substansi revisi masih harus dibahas lebih mendalam oleh pemerintah dan DPR. Pembentukan kelompok kerja, penyusunan naskah akademik, serta perumusan pasal-pasal perubahan akan menjadi tahapan penting untuk memastikan regulasi baru tidak hanya menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi juga memberikan kepastian hukum.
Dengan target formulasi pada akhir 2026 dan pembahasan lanjutan pada 2027, publik akan menantikan sejauh mana gagasan pertahanan defensif aktif diterjemahkan menjadi kerangka hukum yang memperkuat kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.














Komentar