Menhan Sjafrie Targetkan 514 Batalyon di Seluruh Indonesia, Tegaskan Bukan Militerisasi Daerah

JurnalPatroliNews | Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana pembangunan 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang diarahkan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut menargetkan setiap kabupaten memiliki satu batalyon sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan negara sekaligus mendukung kepentingan nasional.

Sjafrie menegaskan, rencana tersebut bukan dimaksudkan untuk memperluas dominasi militer di daerah. Menurutnya, pembangunan satuan teritorial itu merupakan bagian dari implementasi amanat konstitusi, khususnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

“Saya setiap minggu, teman-teman juga ada yang selalu saya ajak, itu berada di daerah untuk melihat bagaimana perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan sebagai implementasi dari amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional, yaitu kita menempatkan satu batalion di setiap kabupaten,” kata Sjafrie.

Ia menjelaskan, dengan mengacu pada angka 514 wilayah kabupaten/kota di Indonesia, pemerintah merencanakan pembangunan satu batalyon untuk setiap wilayah tersebut.

“Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari batalyon. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” lanjutnya.

Sjafrie: Bukan untuk Militerisasi Daerah

Menhan menekankan bahwa pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan harus dipahami dalam kerangka sistem pertahanan nasional, bukan sebagai upaya menjadikan wilayah sipil berada di bawah kendali militer.

Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan Pasal 30 UUD 1945 yang mengatur pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Menurut Sjafrie, sistem tersebut menempatkan rakyat sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara, dengan TNI dan Polri menjalankan peran sesuai fungsi serta kewenangan masing-masing.

“Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi kita melakukan ini, ini adalah berdasarkan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, rencana pembangunan batalyon teritorial ditempatkan sebagai bagian dari penguatan jangkauan pertahanan negara di berbagai wilayah.

Namun, implementasinya tetap membutuhkan penjelasan mengenai struktur organisasi, tugas operasional, kebutuhan personel, pembiayaan, serta hubungan kerja dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil.

DPR Diminta Ikut Mengawasi Kegiatan Pertahanan

Selain membahas pembangunan batalyon, pertemuan Sjafrie dengan pimpinan DPR juga menyinggung mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pertahanan nasional.

Sjafrie menyatakan bahwa Komisi I DPR memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pertahanan agar tetap berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu juga, kami mengadakan satu interaksi mengenai bagaimana intensitas dari kegiatan-kegiatan pertahanan ini terus mendapatkan pengawasan dari DPR RI, yaitu Komisi I,” katanya.

Ia menjelaskan, komunikasi dengan DPR diperlukan untuk menyelaraskan pemikiran strategis pemerintah dengan fungsi pengawasan parlemen.

“Tadi kami melakukan interaksi untuk mensinkronisasikan pemikiran strategis yang berdasarkan aturan, dan bagaimana kita mengimplementasikan dengan DPR RI agar supaya mekanisme sistem pertahanan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya lakukan pada hari ini,” pungkasnya.

Tantangan Implementasi Program 514 Batalyon

Rencana pembangunan 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan merupakan agenda berskala nasional yang membutuhkan perencanaan matang. Pelaksanaannya tidak hanya menyangkut pembangunan satuan militer, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran negara, dan pengaturan kewenangan.

Penegasan bahwa program tersebut bukan militerisasi daerah juga perlu diikuti dengan transparansi mengenai batas tugas dan fungsi setiap batalyon. Hal ini penting agar keberadaan satuan teritorial tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah maupun institusi sipil.

Pengawasan DPR menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan pertahanan negara. Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai manfaat, ruang lingkup tugas, dan dampak pembangunan satuan tersebut bagi kehidupan daerah.

Dengan target satu batalyon di setiap kabupaten/kota, pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan rencana tersebut dapat dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah satuan yang dibentuk, tetapi juga oleh kejelasan mandat, profesionalisme personel, efektivitas anggaran, serta jaminan bahwa seluruh pelaksanaannya tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan masyarakat.

Komentar