JurnalPatroliNews | Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Rangkaian tersebut mencakup dugaan pemberian perintah, memasukkan nomor telepon ke sistem penyadapan, pelaksanaan intersepsi, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik.
Pemaparan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari perkembangan penyidikan perkara yang menyeret empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Suyudi, dugaan peristiwa tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Perkara dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dan selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR.
Lima tahapan yang dipaparkan Kapolri
Tahap pertama adalah dugaan pemberian perintah penyadapan. Berdasarkan pemaparan Kapolri, instruksi tersebut diduga berasal dari Jenderal LSP melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta.
Perintah itu disebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Dalam proses yang dipersoalkan penyidik, instruksi tersebut diduga tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Tahap kedua disebut provisioning, yakni proses memasukkan nomor telepon yang menjadi sasaran ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Suyudi menjelaskan, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor tersebut tanpa melalui verifikasi dan penyaringan untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani secara pro justitia.
Tahap ketiga merupakan pelaksanaan penyadapan. Dalam tahapan ini, sistem PLX diduga digunakan untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman komunikasi. Rekaman tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.
Tahap keempat adalah pelaporan hasil penyadapan. Hasil yang diperoleh disebut dilaporkan secara berjenjang kepada pejabat terkait, mulai dari Kabagmon, Slamet Uliandi, hingga Jenderal LSP.
Adapun tahap kelima berkaitan dengan dugaan penghapusan data. Suyudi menyebut, pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX. Perintah tersebut kemudian diduga dilaksanakan oleh tim TSU.
Selain penghapusan data, penyidik juga mengungkap dugaan pembubaran grup WhatsApp yang sebelumnya digunakan untuk menyampaikan instruksi. Rangkaian tindakan tersebut disebut menimbulkan kecurigaan pelapor hingga akhirnya perkara dilaporkan kepada Bareskrim Polri.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” jelas Suyudi.
Dua jalur penyadapan: resmi dan atensi
Dalam rapat tersebut, Kapolri juga menjelaskan adanya dua jalur yang digunakan dalam mekanisme provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal atau yang disebut jalur atensi.
Jalur resmi, menurut Suyudi, mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Mekanismenya diawali dengan permohonan tertulis dari penyidik yang disertai laporan polisi, resume perkara, analisis, serta dokumen pendukung.
Permohonan tersebut selanjutnya harus melalui proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang sebelum diteruskan kepada tim TSU untuk pelaksanaan teknis.
Berbeda dengan mekanisme tersebut, jalur internal atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh pejabat monitoring setelah menerima instruksi dari atasan.
“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” ujar Suyudi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam penyidikan karena penggunaan perangkat teknis yang sama berpotensi menyulitkan pembedaan antara aktivitas yang memiliki dasar hukum dan kegiatan yang diduga menyimpang dari prosedur.
Penyimpangan prosedur menjadi fokus pembuktian
Suyudi menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang dipaparkannya, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan administrasi, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur. Hasil penyadapan juga hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah.
Begitu pula dengan pemusnahan atau penghapusan data. Tindakan tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dokumentasi atau berita acara sebagaimana dipersyaratkan.
“Dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” ungkapnya.
Pemaparan Kapolri memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga tata kelola akses terhadap sistem elektronik, distribusi hasil intersepsi, serta pengamanan dan penghapusan data.
Keempat orang yang disebut sebagai tersangka dalam perkara ini adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Namun, penetapan tersangka dan pemaparan konstruksi penyidikan tidak dapat diperlakukan sebagai putusan bersalah. Pembuktian peran dan tanggung jawab pidana masing-masing tetap harus dilakukan melalui proses hukum.
Kasus ini juga menempatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan sebagai perhatian penting. Kewenangan intersepsi yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum, prosedur yang dapat diaudit, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Bagi publik, persoalan mendasarnya bukan hanya siapa yang diduga memberikan perintah atau siapa yang mengoperasikan sistem, melainkan bagaimana memastikan kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar tujuan hukum dan tidak mengabaikan perlindungan hak privasi warga negara.
Komentar