JurnalPatroliNews, Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan mengaku takut dikriminalisasi. Sebab, dirinya selama ini dikenal sebagai sosok yang sering mengkritik pedas kebijakan pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Refly Harun dalam podcast di YouTube Deddy Corbuzier. Menurutnya, kritik seharusnya terhadap kebijakan dari pemangku kepentingan, bukan personal.
“Kalau saya ngomong sesuatu itu ya, saya punya patokan. Pertama, tidak boleh personal. Kalau misalnya kita mengkritik sesuatu itu yang kita kritik kebijakannya, jadi bukan kita kritik orangnya,” jelas Refly Harun sepeti dikutip.
Dirinya pun menyebutkan, Presiden Jokowi sebagai salah satu contoh dalam menjelaskan perbedaan mengkritik secara personal dan kebijakan. “Misalnya, maaf ya, Presiden Jokowi gemuk atau tidak gemuk, tidak ada persoalan. Mau belah tengah atau pinggir, tidak ada persoalan. Hidungnya seperti apa nggak ada persoalan, tapi persoalan kita adalah kebijakannya,” ungkap Refly Harun.
Akademisi ini kembali menekankan bahwa pendapat orang tidak boleh dibatasi, selama yang diutarakan tidak menghina atau menyerang secara personal. “Konstitusi mengatakan bahwa pikiran dan hati nurani itu adalah HAM yang tidak bisa dibatasi. Jadi, kalau orang mau mengekspresikan pikiran dan hati nuraninya tidak boleh dibatasi sepanjang dia tidak menghina, personal attack,” jelas Refly.
Selain itu, pengamat politik ini pun membuka diri terhadap kritik selama tidak melakukan kriminalisasi maupun tidak menyentuh fisik dan propertinya. Walau demikian, tidak jarang Refly Harun merasa was-was saat mengkritik kebijakan pemerintah.
“Saya takut. Takut dikriminalisasi,” ujar Refly. Tidak sekadar kritik, Refly mengaku memiliki dasar atas kritiknya tersebut sehingga tidak ingin dinilai asal berbicara dan tidak menyerang secara personal.
“Kalau mengkritik sesuatu, yang dikritik itu kebijakannya bukan orangnya,” jelas Refly. Menurutnya, mengkritik harus konstutisional sehingga tidak asal menghina orang lain.
Refly menjelaskan, dirinya sebagai civil society memiliki tujuan untuk mengontrol negara sebagai perimbangan. Sebagai civil society, Rafly Harun memiliki landasan ketika ingin mengkritik sebuah kebijakan yang menurutnya tidak tepat.
(wte)
Komentar