JurnalPatroliNews -Jakarta – Anies Baswedan hadir dalam perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023). Pada acara tersebut, Anies memberikan pidato sebagai Calon Presiden Indonesia pada 2024 mendatang.
Dalam pidatonya, Anies membandingkan infrastruktur yang dibangun di era Jokowi dan era sebelumnya, yaitu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anies menyebutkan bahwa di era Jokowi membangun 63% tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.
“Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja,” rinci Anies.
Dia kemudian menyebut 10 tahun lalu, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat.
“Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang,” kata Anies.
Anies menyebutkan kedua infrastruktur ini sama-sama dibutuhkan. Namun dia menyebutkan yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan. Menurutnya, sebagai institusi seharusnya bisa memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama kepada semua warga.
“Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif dan infrastruktur yang menunjang keseharian,” tegas Anies.
Bagaimana fakta dan datanya?
Berdasarkan data resmi, SBY sudah membangun jalan tol sepanjang 189,2 kilometer sejak 2004 hingga 2019.
Sedangkan Jokowi, telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 kilometer sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan, 750 kilometer jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024.
Namun, pembangunan jalan tol yang masif pada pemerintah Presiden Joko Widodo tidak diiringi dengan perhatian terhadap jalan nasional. Hal tersebut tercermin dengan kurangnya panjang jalan dan turunnya kondisi kemantapan jalan nasional.
Dihimpun dari data Badan Pusat Statistik (BPS), total panjang jalan pada era pemerintah Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020, hanya mengalami penambahan sepanjang 30.613 kilometer (km) atau 5,91% dari 517.713 km pada 2014 menjadi 548.366 km pada 2020.
Sehingga total panjang jalan negara bertambah 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km.
Lalu, total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014, dan penambahan jalan kabupaten/kota dari 417.793 km menjadi 446.497 atau bertambah 28.794 km.
Sedangkan pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, total panjang jalan bertambah 144.825 km atau 38,83% dari total panjang nasional 372.928 km pada 2004, menjadi 517.753 km pada 2014.
Selama 1 dekade, jalan negara tercatat bertambah 11.804 km, dari 34.628 km pada 2004 menjadi 46.432 km.
Kemudian, total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km dari sebelumnya 40.125 km pada 2004, sedangkan jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417.793 km dari 298.175 pada 2004.
Dari pembangunan infrastruktur lainnya yakni bendungan.
Tercatat ada 18 bendungan yang dimulai konstruksinya saat era SBY. Namun, seluruhnya diselesaikan di era Jokowi. Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasi, ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi.
Di era Jokowi, ditargetkan juga ada 27 bendungan lagi hingga 2024. Kemudian, tercatat ada 24 bandara dibangun di era SBY. Sedangkan di era Jokowi sebanyak 29 bandara.
Jokowi bahkan diketahui menargetkan bakal ada 9 bandara baru maupun revitalisasi hingga 2024.
Selain itu, 316.590 kilometer jalan desa selesai konstruksi di era Jokowi.
Capaian infrastruktur desa yang ada di era Jokowi, antara lain 1.597.539m jembatan, 1.474.544 unit air bersih desa, 501.054 unit irigasi desa, 12.297 pasar desa, dan 42.357 posyandu.
Komentar