JurnalPatroliNews -Jakarta – Para Menteri Kabinet di era Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kompak dan sepakat untuk kembali menambah porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%. Para menteri itu diantaranya adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan juga Menteri BUMN Erick Thohir.
Rencana penambahan saham Freeport Indonesia itu buntut dari rencana pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia pada tahun 2041. Dengan memperpanjang IUPK, pemerintah menginginkan adanya penambahan saham 10% tersebut.
“Maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan (IUPK Freeport) dengan penambahan saham, di mana pemerintah nambah saham 10%. Ini sebagai bocoran aja nanti akan kami umumkan resmi, masih dalam pembahasan,” ujar Bahlil dikutip Kamis (3/5/2023).
Bak dan gayung bersambut, Menteri BUMN Erick Thohir turut mendukung rencana penambahan porsi saham di Freeport Indonesia. Ia bilang, penambahan saham perlu dilakukan karena bisa berdampak positif bagi negara.
“Nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham dong,” kata Erick di kantornya, Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Menurutnya, penambahan saham di PTFI, maka ini bisa berdampak pada peningkatan pendapatan negara, baik dari sisi pajak maupun pembagian dividen. “Kalau nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” ungkapnya
Erick menyebut, rencana penambahan saham Indonesia di PTFI merupakan salah satu dari tiga permintaan pemerintah kepada Freeport. Selain penambahan porsi saham, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat Direksi Freeport yang berasal dari Putra Daerah Papua.
“Sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur. Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari Putra Daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi,” jelasnya.
Permintaan terakhir, lanjut Erick, terkait komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, bisa segera terwujud. Bahkan, tak hanya di Gresik, Erick pun meminta agar ada tambahan pembangunan smelter di Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.
“Kita mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu,” pungkasnya.
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo mengungkapkan, pihaknya harus siap bila diberi penugasan oleh pemerintah untuk ‘mencaplok’ saham Freeport lebih banyak.
“MIND ID selaku BUMN harus selalu siap bila diberi penugasan oleh pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di MIND ID,” jelas dino kepada rekan media, dikutip Rabu (3/5/2023).
Menjawab terkait perpanjangan IUPK, VP Corporate Communication Freeport Indonesia, Katri Krisnati menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana pemerintah terkait perpanjangan IUPK.
Dia bilang, sebagai salah satu aset penting yang dimiliki oleh pemerintah, Freeport Indonesia mengelola sumber daya mineral yang melimpah dan berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Papua serta keberlanjutan lapangan pekerjaan setelah tahun 2041.
“Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah terkait hal ini demi kepentingan bangsa, Negara dan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Katri kepada rekan media, dikutip Kamis (4/5/2023).
Asal tahu saja, menurut catatan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia biaya untuk akuisisi 41,87% saham Freeport Mc-Moran senilai US$ 3,85 miliar oleh Indonesia melalui MIND ID pada 2018 lalu disebutkan akan segera lunas pada 2024 mendatang.
Komentar