JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal IV 2026 dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp31 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut setelah menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah masih melakukan penyisiran anggaran dan menyiapkan regulasi sebelum stimulus tersebut diluncurkan.
“Anggarannya sedang disisir lagi oleh Menteri Keuangan. Kira-kira Rp31 triliun,” kata Airlangga kepada awak media.
Bantuan Pangan Rp17,5 Triliun
Salah satu komponen utama stimulus kuartal IV adalah keberlanjutan bantuan pangan bagi masyarakat kelompok kesejahteraan terbawah.
Pemerintah menyiapkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Program tersebut menyasar 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada pada desil 1 hingga 4.
Airlangga menyebut kebutuhan anggaran untuk program bantuan pangan tersebut mencapai sekitar Rp17,5 triliun.
Program bantuan beras untuk kuartal IV sebelumnya juga telah disiapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga akses pangan sekaligus menopang daya beli masyarakat.
Dengan demikian, sebagian besar alokasi stimulus kuartal IV akan diarahkan kepada kelompok masyarakat yang masuk sasaran perlindungan sosial.
BSU Kembali Disalurkan
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja.
Program tersebut ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja.
Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.
Dengan skema tersebut, kebutuhan anggaran BSU diperkirakan mencapai hampir Rp12 triliun.
Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus menopang konsumsi rumah tangga pada penghujung 2026.
Rekening untuk Warga di Atas 17 Tahun
Paket stimulus juga mencakup kebijakan pembukaan rekening bagi warga negara yang berusia di atas 17 tahun.
Airlangga menyebut sasaran kebijakan tersebut diarahkan kepada masyarakat hingga kelompok desil 4.
Pembukaan rekening tersebut menjadi bagian dari penguatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta penyaluran program pemerintah.
Rincian mekanisme dan regulasi program tersebut masih disiapkan pemerintah.
Stimulus Berlanjut ke 2027
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo tidak hanya membahas stimulus untuk tiga bulan terakhir 2026.
Pemerintah juga mulai menyiapkan sejumlah program yang akan dilanjutkan pada 2027.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah merencanakan program magang Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran 150 ribu peserta.
Selain itu, program vokasi akan diarahkan kepada sekitar 300 ribu peserta.
Kebijakan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Pemerintah sebelumnya juga memasukkan pelatihan vokasi sebagai salah satu instrumen stimulus untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja.
PPh 21 untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta.
Program tersebut ditargetkan mencakup sekitar 7,5 juta pekerja.
Rencana ini menjadi salah satu instrumen fiskal yang disiapkan pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja pada 2027.
Pada saat yang sama, pemerintah masih menyusun detail teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut.
PPN DTP Perumahan Dilanjutkan
Sektor perumahan juga masuk dalam agenda kebijakan pemerintah untuk 2027.
Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan yang berlaku saat ini akan dilanjutkan.
Pemerintah juga menyiapkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen.
Program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan tetap dengan penghasilan sekitar Rp17 juta.
Rumah yang dapat dibeli melalui skema tersebut memiliki batas harga hingga Rp500 juta.
Stimulus untuk Menjaga Daya Beli
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa stimulus pemerintah pada penghujung 2026 tidak hanya diarahkan pada bantuan sosial.
Bantuan pangan dan BSU menyasar kelompok masyarakat tertentu, sementara program rekening, magang, vokasi, insentif pajak dan sektor perumahan diarahkan untuk memperluas dukungan terhadap aktivitas ekonomi.
Pemerintah sebelumnya telah menggunakan berbagai instrumen stimulus untuk menjaga daya beli, termasuk bantuan pangan, insentif transportasi, insentif pajak, program magang dan vokasi.
Dengan total stimulus kuartal IV yang diperkirakan sekitar Rp31 triliun, pemerintah kini masih menyelesaikan regulasi dan penyisiran anggaran sebelum paket tersebut dijalankan.
Di saat yang sama, sejumlah program mulai disiapkan untuk memasuki 2027 dengan sasaran yang lebih luas, mulai dari pekerja, peserta magang dan vokasi hingga masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan perumahan.
Komentar