Bahkan, PLTA Poso yang menghasilkan sebanyak 515 megawatt listrik konon adalah diperuntukan memasok kebutuhan 2 smelter (industri pengolahan hasil tambang) yakni di Morowali dan Konawe yang masuk ke dalam daftar PSN.
Di tengah situasi demikian, perempuan Poso dan perempuan lainnya di sejumlah wilayah terus menyuarakan perlawanan. Bersama dengan gerakan rakyat lainnya, perempuan di akar rumput terus berkonsolidasi dan mendesak pengurus Negara untuk memenuhi tanggung jawabnya.
“Kenyataan akan temuan IPCC mengenai “loss and damage” bukanlah hal yang baru.
Perempuan di komunitas Solidaritas Perempuan memiliki bukti yang terang benderang mengenai hal ini. Dan kini didukung oleh temuan ilmiah. Pemerintah harus mengatasi ini dan memberikan masyarakat akses untuk dapat terlibat dalam solusi krisis iklim.
Karena ini bukan hanya soal menghitung Nationally Determined Contribution semata, Melainkan ini adalah masalah hidup dan mati bagi mereka yang ada di garis terdepan dalam berhadapan dengan krisis iklim” tegas Dinda, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.
Komentar