Terbang Ke Kazakhstan, DPD RI Lakukan Studi Banding Pindah Ibukota

JurnalPatroliNews – Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, berkunjung ke Kazakhstan, Senin pekan ini. Kunjungan tersebut, dilakukan untuk studi banding terkait perpindahan Ibukota Negara nantinya.

Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI yang memimpin delegasi dalam kunjungan kerja ini, merasa senang bisa berdialog dengan Kementerian Ekonomi Kazakhstan.

Ia menyebut, Kementerian Ekonomi Kazakhstan, dipimpin oleh Mr Abish Yerzhan Zharylgasynuly, Kepala Departemen Bidang Kerja sama Ekonomi Internasional.

Darmansyah Husein, Wakil Ketua Komisi I DPD RI, juga mengungkapkan, alasan perpindahan Ibukota, agar pembangunan bisa merata, atau tidak lagi Jawa Sentris.

“Indonesia ingin memeratakan pembangunan agar tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris,” ujarnya, dalam siaran pers KBRI Astana di Jakarta, Kamis (6/4/23).

Ia berharap, setelah lawatan kali ini, Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan, bisa menjadi mitra kerja dalam isu pembangunan daerah.

Sebelumnya, Kementerian Ekonomi Kazakhstan sendiri menjelaskan, perpindahan Ibukota Kazakhstan dari Almaty ke Astana, diputuskan pada 1997 atas dasar alasan Politis, Ekonomis, dan Geografis, di mana Almaty adalah ibukota warisan Uni Soviet yang terletak di pegunungan, sehingga sulit untuk diperluas.

Selain itu, Pemindahan ibukota ke Astana, memicu migrasi dari selatan ke tengah, yang membuat pembangunan lebih merata dan menjadi pusat Logistik di Kazakhstan.

Meski tak lagi menjadi ibukota, Almaty tetap menyandang status Daerah Khusus yang diatur dalam Undang-Undang, dan kepala daerahnya setingkat dengan Menteri.

Kini Almaty menjadi Kota bisnis dan finansial Kazakhstan, yang menjadi tempat berbagai Bank dan perusahaan besar berpusat, termasuk Institusi-institusi Keuangan Nasional penting di Negeri itu.

Sementara itu, Mochammad Fadjroel Rachman, Dubes Indonesia untuk Kazakhstan, mengungkapkan, Indonesia beruntung bisa belajar dari Kazakhstan, mengenai bagaimana memindahkan ibukota Negara.

“Delegasi DPD, DPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, belajar tentang Regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan pemindahan ibu kota Negara dari Almaty ke Astana,” ungkapnya.

Ia bersama Kepala Departemen Kerja sama Ekonomi Internasional Kementerian Ekonomi Kazakhstan, menekankan, pentingnya memulai persiapan Sidang Komisi Bersama Kerja Sama Ekonomi kedua Negara pada semester dua 2023 nanti.

Komentar