JurnalPatroliNews– Jakarta – Komisi III DPR-RI memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait kasus antara pemilik dan penghuni apartemen Graha Cempaka Mas (GCM), dengan PT Duta Pertiwi selaku pengelola rusun GCM, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/4/23) kemarin.
Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi, Ketua Forum Komunikasi Warga GCM, menilai, pernyataan Listyo Sigit soal sengketa hukum antara Warga penghuni dengan PT Duta Pertiwi, adalah menyesatkan.
“Sejak 1999, sudah ada dokumen serah terima aset bersama, disahkan juga oleh SK Gubernur (SKGub) DKI Jakarta Nomor 1024/2000. Jadi jelas kawasan GCM itu milik 1049 Warga, bukan lagi milik Duta Pertiwi. Sengketa hukumnya dimana?” ujar Saurip kepada Media JPN, Jumat (14/4/23).
“Sejak terbitnya SKGub 1024/2000, status PT Duta Pertiwi sebagai Pengembang telah berubah menjadi pengelola alias Pembantu Rumah Tangga (PRT) dikawasan yang kini menjadi milik bersama warga (GCM),” tambahnya.
Selain itu, Justiani, salah satu warga GCM, menilai, perkataan Kapolri tentang Kasus GCM, menunjukan kerangka berfikir yang sesat, dan merupakan narasi versi PT Duta Pertiwi.
Ia menyebut, apa yang disampaikan Listyo Sigit, atas pertanyaan Komisi III soal Adanya Backing Polisi dikawasan GCM, memperlihatkan, bahwa Kapolri sangat tidak paham atas permasalahan yang terjadi.
“Harusnya Kapolri tanya itu pihak PT Duta Pertiwi, apa legal standing mereka ada di GCM. Tanya juga, SOP anak buahnya yang bikin gaduh sampai menangkapi Warga yang tidak tahu salahnya apa,” ketusnya.
“33 laporan (LP) warga atas kejahatan Duta Pertiwi juga tidak ditindak lanjuti alias di peti-es kan, mulai dari penggelapan uang dana parkir, sewa kantin, sewa lahan reklame, sewa lahan BTS, yang semua dana tersebut harusnya menjadi pemasukan bagi warga,” ungkapnya.
Mayjen (Purn) Saurip Kadi, yang mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster KASAD) ini, menyayangkan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait persoalan GCM. Dirinya berharap, sebagai penegak hukum, Listyo bisa menjadi solusi permasalahan hukum yang terjadi di Negeri ini.
Komentar