JurnalPatroliNews | Medan – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2027 sebesar Rp3.410.000. Angka tersebut meningkat 5,61 persen atau bertambah Rp181.051 dibandingkan UMP tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.228.949.
Penetapan UMP Sumut 2027 menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan standar upah minimum bagi pekerja, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, tingkat inflasi, serta aspirasi berbagai unsur dalam Dewan Pengupahan Daerah.
Bobby mengatakan keputusan tersebut diharapkan dapat menjadi kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
“Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Bobby dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Kenaikan UMP Sumut Capai Rp181 Ribu
Jika dibandingkan dengan ketentuan tahun sebelumnya, UMP Sumatera Utara mengalami kenaikan dari Rp3.228.949 pada 2026 menjadi Rp3.410.000 pada 2027.
Dengan demikian, pekerja yang menerima upah berdasarkan standar UMP memperoleh kenaikan nominal sebesar Rp181.051 per bulan atau sekitar 5,61 persen.
Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Daerah Sumatera Utara. Sejumlah pertimbangan yang digunakan mencakup perkembangan ekonomi, inflasi, serta masukan dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Keterlibatan berbagai unsur dalam proses pembahasan menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan kebijakan pengupahan. Di satu sisi, kenaikan upah diharapkan membantu mempertahankan daya beli pekerja. Di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan kepastian agar dapat menjaga produktivitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.
Bupati dan Wali Kota Diminta Segera Tetapkan Rekomendasi UMK
Setelah menetapkan UMP provinsi, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027.
Rekomendasi tersebut harus disusun berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota serta mengacu pada UMP Sumatera Utara 2027 yang telah ditetapkan.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memperhatikan jadwal penyampaian rekomendasi agar proses penetapan upah minimum di tingkat daerah dapat berjalan sesuai tahapan.
“Kami meminta seluruh bupati dan wali kota segera menyampaikan rekomendasi UMK dan UMSK 2027 sesuai ketentuan serta hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah masing-masing,” demikian arahan Bobby.
Penetapan UMK dan UMSK menjadi tahapan penting karena kondisi ekonomi, karakteristik industri, dan kebutuhan tenaga kerja di setiap daerah dapat berbeda. Karena itu, pembahasan di tingkat kabupaten dan kota perlu mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing.
Menjaga Keseimbangan Pekerja dan Dunia Usaha
Kenaikan UMP Sumut 2027 menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk menjaga standar penghasilan pekerja di tengah perubahan biaya hidup dan dinamika ekonomi.
Namun, keberhasilan kebijakan pengupahan tidak hanya diukur dari besaran kenaikan nominal. Pelaksanaannya juga membutuhkan pengawasan kepatuhan perusahaan, dialog industrial yang konstruktif, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Bagi pekerja, kepastian upah minimum merupakan salah satu aspek perlindungan dalam hubungan kerja. Sementara bagi dunia usaha, kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif dibutuhkan agar kegiatan produksi serta penyerapan tenaga kerja dapat terus berlangsung.
Dengan penetapan UMP Sumut 2027 sebesar Rp3,41 juta, pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi pekerja maupun perekonomian daerah.















Komentar