JurnalPatroliNews | Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal yang tengah diusut Polri memunculkan persoalan baru setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengungkapkan bahwa sejumlah anggota keluarganya turut tercantum dalam data yang disebut berkaitan dengan penyadapan.
Pengakuan tersebut disampaikan Rano secara langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rano mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa bukan hanya dirinya, tetapi ayah, ibu, dan adiknya juga masuk dalam data tersebut. Ia mempertanyakan alasan anggota keluarganya ikut menjadi sasaran, mengingat mereka dinilai tidak memiliki hubungan langsung dengan tugas politik maupun kedudukannya sebagai pimpinan Komisi III DPR.
“Yang lebih kaget lagi, Pak Kapolri, saya terus terang dari awal saya sangat kaget. Saya juga bingung, apa hubungannya saat saya buka data keluarga saya ikut dimasukkan sebagai bagian dari itu (penyadapan)? Bapak saya, ibu saya, adik saya, apa maksudnya?” kata Rano dalam rapat.
Menurut Rano, dirinya dapat memahami apabila nomor telepon pribadinya menjadi objek pemeriksaan karena posisinya sebagai pimpinan Komisi III DPR. Namun, ia mempertanyakan dasar dan tujuan apabila penyadapan turut menyasar anggota keluarganya.
“Kalau saya yang dimasukkan tapping sebagai pimpinan Komisi III, enggak ada masalah. Mungkin dianggap apa dan lain-lain, mau dicek atau dan lain-lain, silakan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hal lain di luar itu kan aneh,” ujarnya.
Rano minta motif dan sasaran penyadapan diungkap
Rano meminta Kapolri mengusut tuntas motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, penyidik perlu menjelaskan mengapa sejumlah pihak disebut masuk dalam daftar sasaran, mulai dari Presiden, tokoh politik, aktivis, organisasi, hingga masyarakat umum.
Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan adanya tujuan lain di balik pencantuman anggota keluarganya dalam data tersebut, termasuk dugaan upaya kriminalisasi yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan politik.
“Apa mau coba kriminalisasi keluarga terus ditarik ke unsur politiknya? Apalagi saya lihat di situ banyak tokoh-tokoh politik, aktivis, bisa jadi masyarakat-masyarakat biasa, lho,” kata Rano.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam rapat yang membahas perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal. Bagi Rano, pengusutan perkara tidak cukup hanya mengungkap siapa yang diduga menjalankan tindakan penyadapan, tetapi juga harus menjelaskan alasan pemilihan target dan kemungkinan adanya pihak yang memperoleh manfaat.
Nazaruddin Dek Gam minta kemungkinan makar didalami
Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, juga mengaku menjadi korban penyadapan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kapolri karena perkara tersebut telah diungkap dan meminta penyidik menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat.
“Terima kasih Bapak Kapolri telah mengungkapkan kasus penyadapan karena saya juga ikut disadap. Saya juga korban penyadapan,” kata Dek Gam.
Lebih jauh, Dek Gam meminta Polri mempertimbangkan penerapan pasal makar apabila penyidikan menemukan bukti bahwa tindakan para tersangka bertujuan merongrong kepala negara dan kedaulatan negara.
“Kalau hanya tanggung-tanggung, ya yang nyadap juga nggak ada gunanya. Saran dari kami, Pak Kapolri, orang-orang empat orang ini bukan hanya dikenakan kasus undang-undang penyadapan, pasal-pasal penyadapan. Tapi kalau memang terbukti sudah merong-rong kepala negara, kedaulatan negara, dibawanya ke makar, Pak,” ujarnya.
Dek Gam juga meminta Polri mengungkap apabila ditemukan keterlibatan anggota DPR dalam kelompok yang diduga melakukan penyadapan. Ia menyatakan akan mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil tindakan terhadap anggota legislatif yang terbukti melanggar ketentuan etik.
“Kalau ada juga anggota DPR yang ikut-ikut main di kelompok-kelompok itu, Pak, yang empat orang itu, tolong kasih tahu kami, Pak. Kasih tahu ketua MKD. Ketua MKD akan menindak tegas, akan kita pecat anggota DPR yang ikut terlibat di kelompok penyadapan tersebut, Pak,” tegasnya.
Safaruddin soroti penerima manfaat dan sumber pendanaan
Sorotan lain disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin. Ia meminta penyidik tidak hanya menelusuri pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga mengidentifikasi siapa yang menerima manfaat dari informasi hasil penyadapan tersebut.
Menurut Safaruddin, penelusuran perlu mencakup aliran dana yang digunakan untuk membiayai operasional kegiatan tersebut. Ia mendorong Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri transaksi yang berkaitan dengan dugaan aktivitas tersebut.
“Dan di sini ada yang penerima manfaat hasil sadapan ini. Siapa orang itu yang penerima manfaat?” kata Safaruddin.
Ia juga menyampaikan dugaan bahwa penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mungkin berkaitan dengan agenda politik tertentu, termasuk kemungkinan upaya mengganti kepala negara.
Namun, dugaan mengenai tujuan politik tersebut merupakan pandangan Safaruddin yang harus diuji melalui penyidikan dan pembuktian hukum, bukan dianggap sebagai kesimpulan yang telah terbukti.
Safaruddin menegaskan Fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri mengusut perkara tersebut hingga tuntas, termasuk menelusuri seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan dugaan penyadapan.
“Akar tunggang, akar serabut, akar apa, pokoknya semua akar akan diungkap saja semuanya, Pak. Kami akan mendukung sepenuhnya, Pak,” jelasnya.
Komisi III minta pengusutan tidak berhenti pada tersangka
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri tersebut menjadi forum pengawasan terhadap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III meminta Polri menangani perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Komisi III juga meminta penyidik mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menerapkan ketentuan pidana makar apabila unsur hukumnya terpenuhi.
Dengan demikian, pengusutan perkara tidak hanya diarahkan pada pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga mencakup penelusuran perintah, motif, penerima manfaat, sumber pendanaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Meski demikian, dugaan mengenai motif politik, kriminalisasi, maupun upaya mengganti atau merongrong kepala negara tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan tersangka sekalipun tidak menghapus asas praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Publik kini menantikan hasil penyidikan Polri untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam perkara ini: siapa yang memerintahkan, siapa yang menjadi sasaran, siapa yang menerima manfaat, dan untuk kepentingan apa dugaan penyadapan tersebut dilakukan.
Komentar