“Aku sih masih berharap banget ya bahwa suara warga bisa didengarkan dan betul-betul misalnya sosialisasi pun warga menolak, apalagi mayoritas, itu betul-betul dipertimbangkan dan bisa dikaji ulang. Jadi kebijakan ini jangan center di atas aja. Pengen kebijakan yg langsung diganti namanya, udah gitu nggak mau dengerin warga,” kata Tina Toon saat dihubungi, Rabu (4/9).
“Sekarang tahap sosialisasi dari walkot, kecamatan, kelurahan. Nah, tapi di situ warga diberikan kesempatan dan pendapat (mau) menerima atau menolak,” jelasnya.
Dia mengaku menerima banyak keluhan serta protes dari warga soal perubahan nama jalan ini. Menurutnya, perubahan nama jalan akan berpengaruh terhadap dokumen administrasi milik warga.
“Ini warga-warga yang terdampak ini sudah mulai pada teriak nih, kenapa? Karena yang pastinya namanya jalanan berubah pasti ada administrasi, dari KTP, KK, sertifikat tanah, terus bangunan, PBB, itu untuk yang orang-orang yang memang tinggal,” ujarnya.
“Apalagi di sini tuh banyak orang yang usaha. Gimana kalau misalnya usahanya tempatnya lagi dikontrakkan, atau misalnya lagi ada urusan dengan bank?” tambahnya.
Komentar