Wartawan Peliput Tambang Emas Ilegal Diduga Dianiaya, Polres Melawi Didesak Usut Pelaku

JurnalPatroliNews | Melawi – Dugaan kekerasan terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik kembali menjadi sorotan. Seorang jurnalis yang menyoroti aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami kekerasan fisik oleh oknum yang diduga memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertambangan tersebut.

Peristiwa itu memicu kecaman dari Jasli, perwakilan Lumbung Informasi Borneo Act Sweep. Ia menilai dugaan kekerasan tersebut bukan sekadar persoalan terhadap individu wartawan, melainkan ancaman terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis yang menjalankan tugas di lapangan.

“Ini ancaman serius bagi kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan untuk dipukul,” tegas Jasli, Jumat (20/11/2026).

Jasli meminta Polres Melawi segera menangani laporan dugaan kekerasan tersebut melalui proses hukum yang transparan dan profesional. Menurutnya, perkara ini tidak semestinya diselesaikan hanya melalui permintaan maaf atau perdamaian apabila ditemukan unsur pidana.

Ia mendesak aparat mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, memeriksa saksi, mengumpulkan bukti, serta memberikan perlindungan kepada korban.

Dugaan tambang ilegal juga diminta diselidiki

Jasli menegaskan, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada dugaan kekerasan terhadap wartawan. Aktivitas tambang emas yang menjadi objek peliputan korban juga perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Ia meminta penyelidikan mencakup legalitas kegiatan pertambangan, pihak yang mengelola, serta kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

“Jangan sampai wartawan yang dipukul, sementara tambang ilegalnya dibiarkan. Jika kekerasan terhadap pers tidak ditindak, ini menjadi pesan buruk bahwa kejahatan boleh melawan kebenaran,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan desakan dari Jasli. Dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kekerasan maupun pengelolaan tambang harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum.

Perlindungan wartawan dijamin undang-undang

Perlindungan terhadap kerja jurnalistik diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 ayat (3) menyatakan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Sementara Pasal 8 menegaskan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

Adapun Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan dalam pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain ketentuan dalam UU Pers, dugaan kekerasan fisik dapat ditangani berdasarkan ketentuan pidana tentang penganiayaan dalam KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Sementara itu, aktivitas pertambangan tanpa izin dapat ditelusuri berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Penerapan pasal pidana terhadap setiap pihak tetap harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan hasil penyidikan.

Organisasi pers diminta ikut mengawal

Jasli mengajak organisasi pers, aliansi jurnalis, dan masyarakat sipil untuk mengawal penanganan perkara hingga tuntas. Ia juga meminta aparat menjamin keselamatan korban serta wartawan lain yang menjalankan peliputan di wilayah Melawi.

Menurutnya, jaminan keamanan bagi jurnalis diperlukan agar kerja-kerja pencarian dan penyampaian informasi kepada masyarakat dapat berlangsung tanpa tekanan maupun kekerasan.

Hingga berita ini disusun, redaksi masih menunggu keterangan resmi dari Polres Melawi mengenai laporan dugaan kekerasan tersebut, termasuk perkembangan penanganan perkara dan langkah kepolisian terhadap aktivitas pertambangan yang menjadi objek peliputan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.

Komentar