JurnalPatroliNews – Jakarta, – Sembilan fraksi di DPR menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan APBN 2024. Persetujuan itu didapatkan setelah seluruh fraksi di DPR menyampaikan pandangan umumnya mengenai RAPBN dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
“Dengan telah selesainya juru bicara terakhir menyampaikan pemandangan umum fraksinya, dengan demikian seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum fraksinya masing-masing,” kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel yang memimpin sidang, Selasa (22/8/2023).
Dia mengatakan setelah adanya persetujuan ini, maka berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tanggal 5 Juli, rapat akan dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah.
Dia mengatakan tanggapan pemerintah mengenai pandangan umum fraksi DPR itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna 29 Agustus 2023.
Meski disetujui, sejumlah fraksi menyampaikan sejumlah catatan terkait RAPBN 2024. Fraksi Partai Demokrat menilai anggaran yang disiapkan Rp 40 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengatakan anggaran untuk IKN itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya.
Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024.
“Jangan sampai pembangunan hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera di IKN tahun depan,” kata Suhardi.
Sementara, Fraksi Partai Golkar mengaitkan kenaikan gaji PNS dengan target inflasi pemerintah 2,8%. Perwakilan Fraksi Golkar Agung Widyantoro mengatakan kenaikan gaji itu akan berdampak pada laju inflasi di Indonesia.
Dia mengatakan fraksinya setuju dan mendorong kenaikan gaji ini. Dia meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana tersebut.
“Golkar setuju dan mendorong kenaikan gaji ASN, sekaligus meminta penjelasan lebih komprehensif mengenai langkah pemerintah dalam mengantisipasi risiko deviasi pencapaian target inflasi,” kata dia.
Komentar