JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menilai perlu dilakukan pengujian terhadap sejumlah klaim yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Jumat (15/8).
Menurut Adian, pernyataan presiden soal capaian pembangunan dan ekonomi harus diverifikasi dengan data lapangan.
“Kita harus lihat, apakah benar lapangan kerja yang dibuka sesuai dengan yang disampaikan? Apakah pertumbuhan ekonomi sesuai kenyataan? Bagaimana dengan problem-problem kerakyatan lainnya? Itu semua harus diuji,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu juga menyoroti fenomena perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia namun membawa keuntungannya ke luar negeri. Ia mencontohkan platform ojek online hingga berbagai korporasi besar asing.
“Negara harus punya sikap terhadap hal seperti ini. Jangan hanya pernyataan, tapi nyata dalam tindakan,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut selama 299 hari masa pemerintahannya, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12% meski di tengah tekanan global. Ia juga mengumumkan realisasi investasi semester I 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6% dibanding periode yang sama tahun lalu, serta melampaui target APBN 2025 sebelum tahun berakhir. Investasi ini, kata Prabowo, berhasil menciptakan 1,2 juta lapangan kerja.
Selain itu, Prabowo mengklaim pemerintah berhasil mengamankan sekitar Rp300 triliun dana APBN yang berpotensi disalahgunakan. Menurutnya, potensi kebocoran tersebut biasanya terjadi pada anggaran perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta pos-pos lain yang rawan menjadi ladang korupsi.
